Author: Admin 12
-
Pajak Karbon Mundur Terus, Sri Mulyani: Rencana Ini Perlu Dikalibrasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih butuh waktu untuk mematangkan rencana implementasi pajak karbon. Sri Mulyani mengatakan kebijakan pajak karbon telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, implementasinya harus dilakukan secara hati-hati, terutama di tengah ancaman krisis pangan dan energi global. “Rencana ini perlu terus dikalibrasi mengingat masih rentan dan rapuhnya […]
-
Insentif Mobil Listrik Dinilai Diskriminatif, Korea akan Temui AS
Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan menggelar pertemuan khusus guna membahas insentif kredit pajak atas pembelian mobil listrik di AS berdasarkan aturan Inflation Reduction Act. Harapannya, kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut dapat meminimalisasi dampak negatif dari insentif pajak terhadap mobil listrik yang diproduksi oleh pabrikan Korea Selatan. “Kedua negara akan menggelar pertemuan pada […]
-
Industri Rokok Pesimis Target Cukai Tahun 2023 Bisa Tercapai
Dalam buku II Nota Keuangan Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, pemerintah menargetkan proyeksi penerimaan dari cukai mencapai Rp 245,45 triliun atau naik 9,5% dari outlook tahun 2022 yang diperkirakan sebesar Rp 224,2 triliun. Dari angka Rp 245,45 triliun tersebut, Pemerintah menargetkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sekitar Rp 232,6 triliun atau naik 10,8% […]
-
Wajib Pajak Diminta Dapat Fasilitas Lebih Baik dari Pengguna Kartu Kredit
Wajib pajak di Indonesia diminta mendapatkan fasilitas yang lebih baik dibandingkan pengguna kartu kredit . Hal ini dilihat dari fasilitas pengguna kartu kredit di bandara internasional maupun domestik. Pasti mudah menemukan lounge yang menawarkan food and beverages (F&B) selama menunggu waktu untuk terbang. “Di mana kita bebas makan dan minum apa pun di sana selama […]
-
Catat! SP2DK Bisa Berujung Pemeriksaan Bukper, Begini Urutannya
Penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak bisa berujung pada pemeriksaan bukti permulaan (bukper). Namun, hal tersebut terjadi hanya pada kondisi tertentu. Pengusulan pemeriksaan bukper dapat dilakukan bila dalam laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK) disimpulkan wajib pajak terindikasi melakukan tindak pidana pajak. “Yang dimaksud dengan indikasi […]