Author: Admin 09

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menjelaskan pengawasan pelaksanaan insentif pajak super deduction kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) tetap bisa dilakukan melalui koreksi oleh Ditjen Pajak (DJP). Analis Kebijakan Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Syarif Ibrahim Busono Adi mengatakan DJP bisa melakukan koreksi terhadap pengurangan penghasilan bruto yang dibebankan kepada wajib pajak jika memenuhi tiga kriteria. Koreksi […]

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini bergegas menyelesaikan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait kepastian hukum perpajakan. Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk segera menyelesaikan seluruh aturan turunan kluster perpajakan dalam UU Cipta Kerja dalam waktu tiga bulan. “Kalau UU Cipta Kerja mengamanatkan […]

JAKARTA. Pemerintah diminta memberikan perlakuan fiskal yang berbeda untuk industri yang melakukan inovasi dan pengembangan keberlanjutan dalam rangka menekan eksternalitas negatif. Ekonom sekaligus Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, ekonomi saat mau tidak mau harus menuju ke arah keberlanjutan alias sustainability. Tidak bisa lagi ekonomi hanya diarahkan untuk pertumbuhan tanpa memikirkan pengembangan keberlanjutan. Seperti diketahui, kerusakan […]

 JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyusun aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja melalui dua peraturan pemerintah (PP) dan merevisi  dua belas peraturan menteri keuangan (PMK). Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Muda Pengusaha Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan, Dijten Pajak musti melakukan sosialisasi dari sekarang, dan tidak menunggu tiga bulan […]

Jakarta – Pandemi Corona sudah berlangsung lebih dari tujuh bulan di tanah air. Untuk menangani masalah kesehatan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun lewat program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Anggaran tersebut dialokasikan lagi ke enam klaster, mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, insentif usaha, pembiayaan korporasi, dan sektoral pemerintah daerah. Khusus insentif […]