Author: Admin 09
-
OPSI: Pemerintah Harus Setarakan Hak Pekerja Informal dan Formal
JAKARTA – Pemerintah diharapkan mampu menciptakan kesetaraan hak antara pekerja informal dan formal melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pasalnya, tak sekadar menjadi jaminan bagi mayoritas angkatan kerja yang notabene adalah pekerja informal, kesetaraan hak juga diyakini ampuh mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT). Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, jumlah angkatan kerja sektor informal di Indonesia […]
-
Sengketa Biaya Sewa Fasilitas Ruangan dan Biaya Listrik
RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai biaya sewa fasilitas ruangan dan biaya listrik. Otoritas pajak menyatakan biaya sewa fasilitas ruangan dan biaya listrik merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2). Terhadap biaya tersebut tidak dipotong dan tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) oleh wajib pajak sehingga otoritas melakukan koreksi. Sebaliknya, wajib […]
-
Satu-satunya penerimaan pajak yang tumbuh positif setoran pajak karyawan
JAKARTA. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 mencatatkan kinerja positif khusus pada September lalu. Basis pajak karyawan ini tumbuh 3,76% year on year (yoy). Ini membuat PPh Pasal 21 jadi satu-satunya jenis pajak yang tumbuh positif. Merujuk data penerimaan pajak September 2019, realisasi penerimaan pajak karyawan sebesar Rp 9,32 triliun. Artinya, pada September 2020 lalu, PPh Pasal […]
-
Beri Potongan Pajak Super,Menkeu Ingin Farmasi RI Berkembang
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan pemotongan pajak super atau super tax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) di industri farmasi. Insentif yang diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto hingga 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto […]
-
Pemberlakuan Pajak Penghasilan Digital Ditunda Hingga 2021
JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemberlakuan pajak penghasilan (PPh) digital ditunda. Menurutnya, konsensus global menyepakati agar pemberlakuan PPh digital diundur hingga 2021. “Memang dalam pertemuan G20 pajak digital terutama yang dua pilar itu ditunda di 2021 karena memang menunggu sebelum AS melakukan election,” katanya dalam jumpa pers virtual APBN edisi Oktober di Jakarta, Senin […]
WA only