Author: Admin 09
-

Bekasi hapus denda PBB tingkatkan pendapatan daerah
Bekasi (ANTARA) – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat resmi menerbitkan kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meringankan jumlah tunggakan warga sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penghapusan denda tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 973/Kep 336-Bapenda/2020 tentang penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan […]
-

Pemkab Bekasi Hapus Denda PBB untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, resmi menerbitkan kebijakan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal itu untuk meringankan jumlah tunggakan warga sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penghapusan denda tersebut berdasar Keputusan Bupati Bekasi Nomor 973/Kep 336-Bapenda/2020 tentang penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan […]
-

Pemerintah Kabupaten Bekasi Hapus Denda PBB untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah
Bekasi – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat resmi menerbitkan kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meringankan jumlah tunggakan warga sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penghapusan denda berdasarkan Keputusan Bupati Bekasi tentang penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bekasi […]
-

Siap-Siap, Ada 9 Perusahaan Tambahan Pemungut Pajak Digital
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak berencana untuk kembali menunjuk 9 perusahaan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dirjen Pajak Suryo Utomo tidak menjabarkan lebih detail nama 9 perusahaan yang akan ditunjuk tersebut. Dia hanya memastikan 9 perusahaan tersebut akan segera […]
-

DJP: Ada 9 Perusahaan Tambahan Pemungut Pajak Digital
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan segera menunjuk sembilan perusahaan lagi yang memenuhi kriteria sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Jakarta, Selasa (22/9), mengatakan melalui tambahan sembilan perusahaan ini, maka total sebanyak 37 perusahaan atau badan […]
WA only