Author: Admin 09
-
Bos Otomotif Ini Pesimistis Pajak Mobil Bisa 0%, Kok Bisa?
JAKARTA — Kalangan pelaku usaha otomotif ada yang meragukan wacana pajak 0% bagi setiap pembelian mobil baru akan bisa berjalan. Pasalnya, uang yang diterima dari pemerintah dari pajak ini terlampau besar. Jika harus memberikan stimulus hingga menjadi 0%, maka potensi pemerintah meraup pundi-pundi uang dari industri otomotif akan sirna. “Saya nggak terlampau yakin karena begitu […]
-
Pajak Mobil Baru Bakal 0%, Apa Kabar Nasib Mobil Bekas?
Pasar mobil bekas diperkirakan bakal terimbas oleh rencana pemerintah yang bakal menurunkan pajak pembelian mobil baru menjadi 0% demi mengangkat sektor otomotif yang terpuruk karena pandemi. Namun, kalangan pedagang mobil bekas menilai rencana itu bukan solusi untuk meningkatkan penjualan. Melainkan regulasi biaya uang muka atau down payment (DP) yang diperingan. Selama ini, DP yang diberikan untuk membeli mobil […]
-
Pabrikan Dukung Usulan Relaksasi Pajak Mobil Nol Persen
JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin), mengusulkan adanya relaksasi guna mendorong penjualan otomotif di Indonesia. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang sempat mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan usulan mengenai hal ini kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Agus mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0 persen sampai dengan bulan Desember 2020. Dia meyakini […]
-
Sri Mulyani Mau Tarik Pajak Raksasa-raksasa Digital, Eh AS Malah Ngambek
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berhati-hati dalam menerapkan pajak digital. Pemerintah pun masih menunggu kesepakatan global mengenai penerapan pajak penghasilan (PPh) atas subjek pajak luar negeri (SPLN). Namun, perusahaan digital asing mundur karena Amerika Serikat (AS) enggan menerapkan saat ini. “Amerika Serikat meminta untuk tidak maju dulu dalam hal ini dalam pertemuan G20 terakhir. Mereka menganggap […]
-
E-Faktur 3.0 Diyakini Mampu Tekan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif
JAKARTA — Implementasi secara nasional e-Faktur 3.0 mulai bulan depan diyakini mampu mempersempit celah pelanggaran hukum terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan implementasi e-faktur 3.0 tidak hanya untuk memudahkan wajib pajak (WP) pengusaha kena pajak (PKP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga sebagai alat pengawasan terhadap […]