Author: Admin 09
-
RUU KUP Akhirnya Masuk Prolegnas Prioritas, Apa Saja Isinya?
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menjadikan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menjadi program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2021. Pemerintah sendiri telah menyelesaikan laporan akhir penyelarasan naskah akademik pada 2015 lalu. Beberapa anggota DPR Komisi Keuangan yang Bisnis.com hubungi mengaku belum memegang draf RUU KUP. Salah satunya Heri Gunawan. […]
-
Pemerintah Obral Insentif Gencarkan Gasifikasi Batu Bara
Jakarta — Pemerintah terus mendorong proyek hilirisasi batu bara, salah satunya melalui gasifikasi. Berbagai insentif ditebar untuk mempercepat peningkatan nilai tambah. Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk mempercepat peningkatan nilai tambah batu bara karena menyadari tantangan yang dihadapi industri adalah […]
-
Investasi Rp921,84 T Dapat Fasilitas Tax Holiday
JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat investasi sebesar Rp921,84 triliun mendapatkan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (tax holiday) hingga akhir Desember 2020. Investasi ini terdiri dari 81 proyek. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan 81 proyek itu akan membangun industri dari hulu sampai hilir di Indonesia. Salah […]
-
Apindo keberatan jika ambang atas penghasilan pengusaha kena pajak (PKP) diturunkan
JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji penurunan ambang batas penghasilan pengusaha kena pajak (PKP). Adapun, saat ini pengusaha wajib membayar pajak penghasilan (PPh) badan dan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) apabila memiliki omzet lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani keberatan dengan rencana kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Hariyadi, cara […]
-
Pemerintah diminta optimalkan insentif untuk dongkrak akselerasi UMKM
JAKARTA. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan, Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani menilai, kontribusi regulasi dan insentif dari pemerintah masih belum optimal untuk mendongkrak akselerasi UKM. Ia menyebut, insentif dari pemerintah yang berasal dari APBN atau governement expenditure tidak lebih dari 15% proporsi PDB. “Jadi pemerintah, harus lebih mengoptimalkan fungsi […]