Author: Admin 09
-

Pengenaan PPN Produk Digital Mulai 1 Juli Sesuai Praktik Internasional
Pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital dari luar negeri masih menjadi sorotan media nasional pada hari ini, Senin (18/5/2020). Ketentuan ini telah diatur dalam PMK 48/2020 yang merupakan turunan dari Perpu 1/2020. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri […]
-

Pemerintah Tambah Alokasi Insentif PPh Pasal 21 Hingga Rp14 triliun
JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan tambahan alokasi insentif sebesar Rp14 triliun untuk insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tambahan insentif itu akan dipakai dalam rangka memperluas cakupan penerima insentif atau memperpanjang durasi pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP. “Kami masih akan menambahkan cadangan PPh Pasal 21 […]
-

Pemerintah Buka Ruang Perpanjangan Waktu Pemberian Insentif Pajak
Pemerintah membuka ruang untuk memperluas cakupan dan memperpanjang durasi pemberian insentif pajak sebagai respons adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (20/5/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada cadangan tambahan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) senilai Rp14 triliun serta cadangan dan stimulus lainnya Rp26 triliun. Hal ini […]
-

Soal Kriteria Pemungut PPN Produk Digital, Ini Kata Dirjen Pajak
JAKARTA — Ketentuan detail terkait kriteria pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) akan tertuang dalam peraturan direktur-jenderal pajak (Perdirektur-jenderal). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan Perdirektur-jenderal tersebut akan menjadi dasar penunjukkan pelaku usaha sebagai pemungut PPN. Perdirektur-jenderal itu pun akan merinci seberapa besar nilai transaksi dan jumlah pengakses (traffic) […]
-

Pemerintah Siap Sanksi Perusahaan Digital tak Pungut PPN
JAKARTA – Pemerintah akan membatasi akses layanan oleh perusahaan digital yang lalai melakukan pungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan lebih rinci sedang dibahas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan akan segera dituangkan dalam regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyebutkan, sanksi ini sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti […]
WA only