Author: Admin 09

Jakarta — Mulai 1 Februari 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengimplementasikan aturan mengenai pemungutan dan perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas […]

JAKARTA — Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah terjadi sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Hal tersebut dijelaskan Yustinus sekaligus merespons polemik PPN pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher yang akan berlaku pada awal Februari 2021 mendatang. Yustinus mengatakan, aturan mengenai PPN telah berlaku sejak 1983 dan mulai berlaku […]

JAKARTA – Peraturan menteri keuangan (PMK) menegaskan bahwa penjualan pulsa dan kartu perdana dikenakan pajak penghasilan (PPh). Aturan menteri keuangan baru tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher. PMK tersebut menegaskan pemungut PPh […]

Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan ketentuan penyederhanaan atas ready viewed pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher tidak akan mempengaruhi harga pada tingkatan konsumen. Dalam keterangan resminya, DJP menjelaskan pengenaan PPN dan PPh atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, voucher sudah […]

Gerung — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Monitoring Control for Prevention (MCP) untuk Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Ilham mengatakan setoran pajak daerah menjadi salah satu catatan dalam hasil MCP tersebut. Menurutnya, nilai MCP KPK untuk optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Lombok Barat baru 80,5%. “Optimalisasi […]