Author: Admin 09
-
OECD Sebut Sharing and Gig Economy Perlu Direspons dari Sisi Pajaknya
Surabaya, OECD mengingatkan respons kebijakan yang diperlukan untuk menjawab tantangan ekonomi digital, yang tidak hanya muncul dari automated digital services (ADS) dan consumer-facing business (CFB), melalui Pillar 1: Unified Approach. Senior Tax Advisor Center for Tax Policy and Administration Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Jakarta Andrew Auerbach mengatakan tantangan ekonomi digital juga muncul dari perkembangan sharing and gig economy serta […]
-
Investasi Minimal Rp100 Miliar di KEK Bisa Dapat Pengurangan PPh Badan 100 persen
JAKARTA. Pemerintah berikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan usaha yang menyelenggarakan bisnis di kawasan ekonomi khusus (KEK). Ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berdasarkan pasal 5 ayat 1, fasilitas tersebut diberikan sebesar 100 persen dari jumlah PPh badan yang terutang. “Fasilitas pengurangan […]
-
Belum Optimal, Pemkot Bakal Sisir Potensi Pajak Tambang Pasir
PALEMBANG. Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPBD) Kota Palembang berencana menyisir potensi pajak yang belum tergali di antaranya seperti pajak tambang pasir sebagai upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Kepala BPBD Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan Pemkot Palembang saat ini tengah menginventarisir tambang pasir yang berada di perairan kawasan Gandus. Menurutnya, pajak tambang pasir cukup potensial […]
-
Konsensus Global Pajak Digital Bisa Jamin Kedaulatan Pajak Tiap Negara
Surabaya. Aksi unilateral melalui pengenaan digital service tax (DST) atau pajak-pajak sejenisnya belum tentu bisa menjamin kedaulatan perpajakan suatu yurisdiksi. Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan kebijakan perpajakan yang diambil oleh suatu negara juga berpotensi menciptakan respons kebijakan dari negara lain. “Kenyataannya kita perlu mempertimbangkan spillover effect. Kita tidak bisa membuat kebijakan […]
-
Penurunan tarif dan insentif bikin penerimaan pajak korporasi minus 37,8%
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan kontraksi sepanjang tahun lalu. Pemburukan penerimaan pajak yang berasal dari korporasi itu diklaim karena konsekuensi penurunan tarif dan pemberian insentif. Alhasil, laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan sepanjang Januari hingga Desember 2020 penerimaan pajak korporasi minus 37,8% year on year (yoy). […]
WA only