NEWS
-
Jangan Terlewat, Simak Aturan Baru yang Terbit Sepanjang Juli 2026
Terdapat beragam peraturan perpajakan yang terbit sepanjang Juli 2026. Salah satu peraturan baru yang menyedot perhatian adalah persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan. Peraturan baru tersebut menjadi sorotan karena mensyaratkan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai syarat agar pihak lain (selain konsultan dan keluarga) dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Syarat SKT ini merupakan klausul baru […]
-
Tok! Purbaya Batal Perintahkan E-Commerce Pungut Pajak Pedagang Online
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatalkan kebijakan penunjukkan e-commerce untuk memungut pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 para pedagang online. Kebijakan yang seharusnya sudah berlaku sejak 1 Agustus 2026 itu kata dia telah dibatalkan karena kondisi ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cepat. “Kita tunda dulu,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Purbaya mengatakan, realisasi […]
-
Purbaya Tunda Pajak Toko Online hingga Ambil Alih Utang Kereta Cepat
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang yang berjualan melalui lokapasar (marketplace). Menurut Purbaya, pemerintah menunda kebijakan itu karena menilai daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi belum cukup kuat. “Pajak marketplace mungkin kita tunda, tidak Agustus ini mulai berjalan. Nanti kita tunda dulu,” tegas Purbaya dalam media […]
-
Purbaya Tunda Lagi Tarik Pajak dari Pedagang Online
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang dalam negeri yang berjualan melalui marketplace. Kebijakan yang semula dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 itu kembali ditangguhkan karena pemerintah menilai kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat belum cukup kuat. Purbaya mengatakan, pemerintah ingin memberikan ruang bagi konsumsi […]
-
Purbaya Tegaskan Peran Babinsa Hanya untuk Pengamanan Petugas Pajak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak menggunakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ia memastikan aparat teritorial tersebut hanya dapat dilibatkan apabila diperlukan untuk menjaga keamanan petugas pajak saat bertugas di lapangan. “Babinsa itu tidak pernah kita gunakan. Itu mungkin di sana salah kebijakan apa-apa yang jelas enggak akan kita pakai […]
WA only