Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ingat Bayar Pajak 5 Tahunan Wajib ke Samsat, Simak Aturannya
Pajak kendaraan bermotor terbagi menjadi pajak tahunan dan perpanjangan masa berlaku untuk lima tahun sekali. Aturan baru menyebutkan, kendaraan yang terlambat membayarkan pajak 5 tahunan selama dua tahun berturut-turut, konsekuensinya adalah data registrasi kendaraan bakal dihapus. Pembayaran pajak pun saat ini mudah. Wajib pajak dapat membayar secara daring melalui sejumlah aplikasi. Namun demikian, khusus pajak lima tahunan, pembayaran […]
-
Ada Holding & Subholding PLN, Sri Mulyani: Tidak Ada Halangan dari Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui pembentukan holding dan subholding PT PLN (Persero). Hal itu dilakukan demi efisiensi pelayanan dan transisi ke energi baru terbarukan (EBT). “Kita setujui berbagai hal yang dibutuhkan agar pembentukan holding subholding dari sisi perpajakan yaitu apakah dari sisi treatment PPN, PPh itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya,” […]
-
Bantu Kejar Setoran PBB, Ratusan Pejabat Dapat Uang Insentif
Pemkab Maros, Sulawesi Selatan memberikan insentif kepada pengumpul pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan insentif tersebut diberikan kepada pejabat pengumpul PBB-P2 yang berhasil melampaui target. Pejabat yang memperoleh insentif tersebut beragam mulai dari para camat, kepala desa, lurah, hingga kepala dusun. “Yang berhasil mencapai target diatas 100%. […]
-
Catat! Hari Ini Batas Akhir bagi Perusahaan Berikan Bukti Potong PPh
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan bendahara gaji, baik di perusahaan atau instansi pemerintah, agar segera memberikan bukti potong pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2022 kepada karyawan/pegawai. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016, pemberi kerja sebagai pemotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 harus menyerahkan bukti pemotongan PPh yang diterima paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. […]
-
Ini Lho Keuntungan NIK Jadi NPWP, Buruan Deh Divalidasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan seluruh wajib pajak bisa memutakhirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar terintegrasi. Penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan bagian dari reformasi sistem administrasi perpajakan, seluruh transaksi perpajakan hanya akan menggunakan NIK per 1 Januari 2024. Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, penggunaan NIK […]
Got any book recommendations?
WA only