Mindblown: a blog about philosophy.
-
Berlaku Hanya Bulan Ini! Pemkot Adakan Program Pemutihan PBB-P2
Pemkot Banjarmasin, Kalimantan Timur mulai menggelar program pemutihan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2022. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Hendro mengatakan pemutihan diadakan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang memiliki tunggakan. Selain itu, ia berharap kebijakan ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Karena […]
-
Aturan Soal Tempat Pameran Berikat Diubah, Penyelenggara Harus PKP
Pemerintah mengubah ketentuan yang mengatur tentang tempat penyelenggaraan pameran berikat. Melalui PMK 174/2022, pemerintah mengganti ketentuan mengenai tempat penyelenggaraan pameran berikat yang selama ini diatur dalam KMK Nomor 123/KMK.05/2000. Perubahan dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha. “Untuk menciptakan iklim kemudahan berusaha, mendukung industri, dan tersedianya sarana promosi untuk industri dalam negeri, serta meningkatkan ekspor, Keputusan Menteri […]
-
Jelang Akhir Tahun, DJP Ingatkan Lagi Tahap Pembuatan Laporan Keuangan
Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan memiliki kewajiban untuk melampirkan laporan keuangan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Agus Sugianto, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara Agus Sugianto lantas kembali menjelaskan tentang tata cara pembuatan laporan keuangan tersebut. Dia mengatakan setidaknya terdapat 7 tahapan pembuatan laporan keuangan yang perlu dijalani wajib pajak penyelenggara […]
-
Mendag Zulhas: Tugas Kami Bantu Tingkatkan Omzet Pelaku Usaha, Biar Bisa Bayar Pajak
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap, Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2022 bisa memberikan manfaat bagi pelaku usaha di bidang e-commerce, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan skala usaha dan memanfaatkan e-commerce untuk memasarkan produk secara lebih efisien. Sehingga dapat terjangkau tidak hanya dalam negeri, tapi juga diharapkan bisa berkembang ke mancanegara. Dia menjelaskan, tugas […]
-
APSI: Jasa Unlock IMEI Perlu Diberantas, Melanggar Hukum
Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Hasan Aula mengatakan, sejak kebijakan pengendalian IMEI diterapkan, produk-produk tak resmi tak pernah lagi dijumpai. Ini berdampak terhadap harga produk-produk yang dikeluarkan secara resmi tetap stabil. “Bagi kami sendiri, perusahaan pemegang merek bisa lebih meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggannya karena tidak adanya produk-produk tidak resmi di pasaran,” ungkap […]
Got any book recommendations?
WA only