Mindblown: a blog about philosophy.
-
Terbitkan 2 Seri SUN untuk Tax Amnesty Jilid II, Dana dan Jumlah Investor Cetak Rekor
JAKARTA. Ditjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerbitan Surat Utang Negara (SUN) khusus untuk penempatan dana atas program pengungkapan sukarela (PPS) pada awal pekan ini telah mencapai Rp 1,55 triliun dan US$ 24,23 juta. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kemenkeu Luky Alfirman menyampaikan, transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 22 Agustus […]
-
DPR Minta Pemerintah Kebut Rilis Aturan Turunan UU HPP, Ini Urgensinya
Fraksi PPP DPR meminta pemerintah segera menerbitkan semua aturan turunan yang diperlukan untuk mengimplementasikan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Anggota DPR Fraksi PPP Muhammad Aras mengatakan aturan turunan perlu diterbitkan secepatnya agar ketentuan dalam UU HPP dapat berjalan. Melalui strategi itu, lanjutnya, pemerintah juga dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan, terutama pada 2023. “Amanat dalam […]
-
Dewan Nasional KEK Minta Badan Usaha dan Pelaku Usaha Manfaatkan Fasilitas Fiskal
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) meminta kepada Badan Usaha (BU) dan Pelaku Usaha (PU) untuk memanfaatkan fasilitas fiskal dan kemudahan yang diberikan dengan adanya UU Cipta Kerja. ”Untuk meningkatkan investasi, badan usaha dan pelaku usaha perlu memanfaatkan fasilitas fiskal dan kemudahan yang sudah di ataur dalam uu KEK,” kata Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional […]
-
Optimalkan Penerimaan, Bapenda Lakukan Ekstensifikasi Pajak Daerah
BATAM, Radan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Kepulauan Riau tengah menggencarkan program ekstensifikasi pajak daerah. Kepala Bapenda Batam Raja Azmansyah mengatakan ekstensifikasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemkot mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Saat ini, ujarnya, pemkot juga telah membentuk tim yang bertugas mengawasi pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar wajib pajak. “Sekarang […]
-
Kebijakan Perpajakan 2023, Pemerintah Perlu Cermat Cari Timing Tepat
JAKARTA, Fraksi Partai Golkar DPR meminta pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan perpajakan pada 2023 nanti. Anggota Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno mengatakan pemerintah perlu mencermati setiap kebijakan yang dibuat dalam rangka reformasi perpajakan. Menurutnya, kebijakan perpajakan tersebut tidak boleh mengganggu momentum pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. “Kebijakan reformasi perpajakan, baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi […]
Got any book recommendations?
WA only