Mindblown: a blog about philosophy.
-
Anggota DPR ingatkan manfaat belanja APBN 2023 harus dirasakan masyarakat
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri menegaskan manfaat belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 harus dapat dirasakan bagi masyarakat, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, hingga pangan. “Kinerja pemerintah harus dapat ditunjukkan melalui belanja yang dirasakan rakyat,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa. Abidin mengatakan Kementerian/Lembaga […]
-
Gantikan Anies Baswedan, Wagub DKI Paparkan Realisasi APBD Jakarta 2021 di Gedung DPRD
Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mewakili Gubernur Anies Baswedan membacakan pidato terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2021. “Pada rapat paripurna ini izinkan saya menjelaskan tentang realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah,” kata Riza Patria dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, […]
-
Mulai Akhir 2022, Uji Emisi Akan Tentukan Pajak Kendaraan
Ada rencana penerapan sanksi berupa denda pajak untuk kendaraan yang usianya lebih dari tiga tahun dan belum melakukan uji emisi, terhitung per Desember 2022. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, langkah tersebut diambil agar kendaraan bermotor segera diuji emisi, agar polusi udara di Jakarta bisa berkurang. “Diketahui bahwa sumber polusi terbesar […]
-
Pajak Ekspor Nikel akan Diterapkan, Picu Kerugian bagi Pebisnis?
Pada awal Agustus 2022, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, memaparkan jika pajak ekspor nikel masih menjadi wacana dan perlu didiskusikan lebih lanjut. Sebab, hal ini membutuhkan diskusi teknik dan formula secara mendetail serta momen dalam penerapannya, dikutip Liputan6.com, Selasa (2/8). Namun, seorang pejabat senior pemerintah mengatakan pada 1 Agustus, bahwa pemerintah berencana untuk mengeluarkan kebijakan pajak […]
-
Mengenal Compliance Risk Management, Alat DJP Pastikan Kepatuhan Pajak
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, mempunyai tugas mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak, untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menjalankan tugas tersebut, DJP dibekali dengan sistem untuk melakukan proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak. Sistem yang dimaksud, adalah compliance risk management, atau CRM. DJP menerapkan sistem ini untuk menjalankan pengawasan dalam […]
Got any book recommendations?
WA only