Mindblown: a blog about philosophy.
-
Catatan BPK untuk DJP, Tujuan Pemberian Insentif Pajak Belum Tercapai
JAKARTA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pemberian insentif perpajakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) oleh Ditjen Pajak (DJP). Merujuk pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2021, mekanisme verifikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola permohonan dan laporan realisasi insentif masih belum dapat menjamin kelayakan penerimanya. Menurut BPK, hal ini membuat tujuan pemberian insentif pajak […]
-
Penetapan Pajak Digital Global Mundur Satu Tahun
JAKARTA — Kesepakatan pajak digital global bakal membutuhkan waktu satu tahun lebih lama untuk ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada Selasa (24/5/2022). Awalnya kesepakatan pajak digital global rencananya ditandatangani pada pertengahan tahun ini. Mundurnya penetapan tersebut akan memberi negara lain bagian yang lebih besar dari penerimaan pajak atas […]
-
Penerimaan Pajak Berdasarkan Sektor Usaha, Sri Mulyani: Pulih Merata
JAKARTA, Pemerintah mencatat setoran pajak pada seluruh sektor usaha utama terus membaik dan berada pada zona positif hingga April 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan 50,6%. Capaian tersebut berbanding terbalik jika dibandingkan periode yang sama 2021, dengan pertumbuhan minus 0,3%. Sektor usaha tersebut menjadi andalan dalam […]
-
PKP Perlu Tahu 11 Pokok Perubahan Ketentuan Soal Faktur Pajak Ini
PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak sudah mulai berlaku pada 1 April 2022. Saat peraturan itu berlaku, sejumlah peraturan dan keputusan direktur jenderal pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pertama, PER-58/PJ/2010. Kedua, PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-04/PJ/2020. Ketiga, PER-16/PJ/2014 s.t.d.t.d PER-10/PJ/2020. Kelima, KEP-754/PJ/2001. “Dengan adanya perbaikan aturan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi PKP (pengusaha kena […]
-
Laba Perusahaan Migas Moncer, Menkeu Ini Ingin Kenakan Pajak Tambahan
Pemerintah Inggris mengumumkan akan mengenakan pajak tambahan atau windfall tax terhadap perusahaan minyak dan gas (migas) guna mendanai program jaring pengaman sosial. Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengatakan tarif windfall tax akan ditetapkan sebesar 25% atas laba. Dia menambahkan pemungutan windfall tax akan dihentikan jika harga migas kembali ke level normal. “Sektor migas menikmati laba […]
Got any book recommendations?
WA only