Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Mendominasi Penerimaan Pajak di Jakarta Timur
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur menutup Tahun 2023 dengan pencapaian yang luar biasa. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur berhasil mencapai target penerimaan pajak di atas target yang telah ditetapkan. Tercatat, Kanwil DJP Jakarta Timur berhasil mencapai penerimaan pajak neto sebesar Rp 31,04 triliun atau 104,39% […]
-
Dinilai Bisa Mematikan Usaha, Asosiasi Spa Tolak Penetapan Pajak 40%
Asosiasi SPA & Wellness Indonesia (Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia) menolak aturan 40% Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta mendesak pemerintah untuk meluruskan definisi spa dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Ketua Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI), Mohammad Asyhadi mengatakan munculnya aturan 40% pajak PBJT berpotensi mematikan usaha spa di seluruh Indonesia, karena harga […]
-
Wajib Pajak Sudah Bisa Lapor SPT 2024, Simak Caranya
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan, pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan hingga 31 Maret 2024. Sementara, DJP memberikan kesempatan bagi wajib pajak badan untuk melaporkan SPT hingga 30 April 2024. “SPT Tahunan sudah bisa disampaikan mulai bulan Januari,” ujar Dwi kepada Kompas.com, Senin (8/1/2024). Alasan […]
-
Terbit, Aturan Pajak Baru Soal Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan peraturan baru terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm’s length principle (ALP) dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan Istimewa. Peraturan yang dimaksud adalah PMK 172/2023. Salah satu pertimbangan terbitnya PMK 172/2023 adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan dalam pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajiban […]
-
Rumah Kos Tak Kena Pajak Daerah, Pengusaha Hotel Melati Protes
Pelaku usaha hotel kelas melati di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat khawatir usahanya makin kesulitan bersaing lantaran jasa rumah kos tidak lagi menjadi objek pajak daerah seiring dengan berlakunya UU HKPD. Politisi Demokrat I Gusti Bagus Hari Sudana Putra mengatakan kebijakan itu tidak adil bagi pemilik hotel kelas melati. Sebab, pemilik hotel kelas melati harus […]
Got any book recommendations?
WA only