Mindblown: a blog about philosophy.
-
Wah, Sebanyak 190.000 SPPT Bakal Dapat Pemutihan Pajak PBB
LOMBOK BARAT, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat berencana melakukan pemutihan piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk 190.000 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pada tahun ini. Kepala Bidang Penagihan Bapenda Lombok Barat Subayin Fikri menyampaikan rencana pemutihan pajak tersebut jika dinominalkan mencapai Rp2 miliar. Adapun pemutihan pajak akan diatur dalam peraturan bupati (perbup). “Dari […]
-
Sediakan Insentif Pajak, Filipina Genjot Investasi di Sektor Pertanian
MANILA, Menteri Pertanian Filipina William Dar mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di bidang pertanian dengan iming-iming insentif pajak. Dar mengatakan pemerintah tengah melakukan transformasi pertanian yang membutuhkan dukungan dari sektor swasta. Menurutnya, terdapat berbagai insentif pajak yang dapat dimanfaatkan investor di bidang pertanian. “Untuk menjalankan agenda transformasi itu, kami membutuhkan dana besar dalam pengembangan […]
-
Ada UU HKPD, Sri Mulyani Dorong Pemda Siapkan Insentif Fiskal Sendiri
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong pemda memberikan insentif fiskal, terutama setelah pengesahan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Sri Mulyani mengatakan pemda dapat memberikan insentif fiskal seperti yang selama ini dilakukan pemerintah pusat. Apalagi, UU HKPD telah memberikan ruang bagi pemda untuk memberikan insentif pajak daerah dan retribusi […]
-
Pemerintah & Pengusaha Untung Gegara Perang, Rakyat Buntung!
Dampak perang yang terjadi di Ukraina memberikan keuntungan bagi pemerintah dan sekelompok dunia usaha di Indonesia. Tapi bagi rakyat Indonesia bakal buntung. Kok bisa? Perang yang sudah berlangsung lebih dari sepekan mendorong lonjakan pada harga minyak dan gas serta komoditas lainnya seperti batu bara, minyak kelapa sawit hingga nikel. Harga minyak dunia kini sudah menembus US$ […]
-
DJP Perbarui Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Tujuan Pelaporan AOEI
Ditjen Pajak (DJP) memperbarui daftar yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan untuk pertukaran informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEOI). Daftar baru yurisdiksi partisipan dan yurisdiksi tujuan pelaporan AEOI tersebut tercantum dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-1/PJ/2022 yang ditetapkan pada 10 Maret 2022. “Menindaklanjuti penambahan jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani dan/atau mengaktivasi Multilateral Competent […]
Got any book recommendations?
WA only