Mindblown: a blog about philosophy.
-
Menko Airlangga: Satgas P2DD Targetkan 45% Pemda Masuk Kategori Digital 2022
Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) telah menginisiasi beberapa langkah nyata untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat. Sampai akhir 2021, terdapat 191 Pemda (35,24% dari total Pemda di Indonesia) yang berhasil masuk dalam kategori Digital, dan ini telah melampaui target 2021 […]
-
Terbitkan Surat Ketetapan Pajak, DJP Raup Rp66,52 Triliun dari WP
Ditjen Pajak (DJP) mencatat nilai ketetapan pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak sepanjang tahun lalu mencapai Rp66,52 triliun atau 77% dari surat ketetapan pajak yang diterbitkan senilai Rp87,32 triliun. Merujuk UU KUP, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat […]
-
Tagih Tunggakan Pajak, Pemda Ancam Penutupan Tempat Usaha
MATARAM – Pemkot Mataram mengimbau pelaku usaha di bidang kuliner seperti restoran untuk segera membayar pajak. Jika tak kunjung melunasinya maka pemda tidak akan segan menutup tempat usaha. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram Syakirin Hukmi mengatakan BKD sudah melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik usaha. Dia mencatat terdapat beberapa restoran yang menunggak pajak per […]
-
DJP Lanjutkan Pemeriksaan Terhadap Eksportir Nikel dan Rokok Ilegal
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) akan melanjutkan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) atas 9 wajib pajak pada 2022. Hal ini sebagai bagian dari upaya joint investigation penegakan hukum di bidang perpajakan. Laporan Kinerja (Lakin) DJP Tahun 2021 menyebutkan 9 wajib pajak tersebut terdiri dari 1 wajib pajak ekspor nikel dan 8 wajib pajak rokok ilegal pesisir. Hanya saja, […]
-
Banyak Penelitian Atas Wajib Pajak Tak Jadi SP2DK, Ini Kata DJP
JAKARTA – Ditjen Pajak (DJP) menilai peningkatan kuantitas penelitian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sepanjang 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya belum diikuti dengan peningkatan kualitas. Merujuk pada Laporan Kinerja DJP 2021, persentase laporan hasil penelitian (LHPt) yang menjadi surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) pada 2021 menurun sehingga mencerminkan belum adanya peningkatan […]
Got any book recommendations?
WA only