Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bebas Pajak Hingga Akhir 2021, Catat! Waktu Tepat Berinvestasi Apartemen Siap Huni
Menjelang akhir tahun 2021 merupakan waktu yang tepat untuk membeli properti mengingat insentif pemerintah yakni Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) masih berlaku. Presiden Direktur Era Indonesia Darmadi Darmawangsa mengatakan fasilitas PPN DPT sangat membantu masyarakat yang sedang mencari hunian maupun berinvestasi properti. Selama masih berlaku, insentif pemerintah ini merupakan kesempatan untuk segera membeli hunian. […]
-
Pengembang minta relaksasi PPN diperluas untuk rumah inden
JAKARTA, kabarbisnis.com: Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah memperluas kebijakan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti inden. Halnini dimaksudkan guna menggenjot pasar seiring dengan positifbya daya beli masyarakat. PPN DTP yang diberlakukan saat ini hanya diperuntukkan bagi rumah siap huni (ready stock). Hal itu terbukti dengan melonjaknya penjualan properti pada Kuartal […]
-
Masyarakat Mulai Melek Investasi, Target Serapan SBN Ritel 2022 Diyakini Dapat Tercapai
JAKARTA – Minat terhadap Surat Berharga Negara (SBN) Ritel diyakini akan tetap tinggi seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi dan kemudahan yang ditawarkan. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto menyebutkan, minat masyarakat terhadap instrumen SBN ritel terus menunjukkan pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir. Dia mempekirakan, hal serupa akan terjadi pada tahun […]
-
BI catat rasio utang luar negeri terhadap PDB menurun
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2021 terpantau menurun. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN pada bulan Oktober 2021 sebesar US$ 422,3 miliar. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, ULN tersebut turun 0,35% month on month (mom) dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar US$ 423,8 miliar. Seiring dengan penurunan ULN tersebut, […]
-
Pemerintah akan tarik utang Rp 973,6 triliun pada tahun 2022, porsi valas minim
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 973,6 triliun untuk membiayai defisit fiskal pada 2022 mendatang. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir mengatakan, nominal ini 5,2% lebih rendah dibanding outlook penarikan utang sepanjang 2021 yakni sebesar Rp 1.026 triliun. Lelaki yang akrab disapa […]
Got any book recommendations?
WA only