Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Pungut Pajak Karbon Mulai 1 April 2022, Dananya Buat Apa?
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menegaskan bahwa pajak karbon yang dipungut pemerintah akan masuk dalam kas negara. Sejauh ini, pemerintah belum menentukan penggunaan pajak karbon yang akan mulai dipungut pada 1 April 2022 mendatang. “Konsepnya pajak ini akan dikumpulkan dalam kantong pendapatan negara,” kata Yon dalam Diskusi Publik: Wajah Baru Perpajakan […]
-
Kinerja DJP Meningkat, Penerimaan Pajak Diproyeksi Capai Target
JAKARTA – Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memiliki dua proyeksi terkait penerimaan pajak tahun ini, pertama akan mencapai 98,55% atau setara Rp 1.211,76 triliun dari pagu penerimaan pajak yang ditetapkan dalam UU APBN sebesar Rp 1.229,59 triliun. Kemudian penerimaan pajak juga berpotensi mencapai 103,33% apabila DJP mempertahankan kinerja penerimaan […]
-
Mempertanyakan Penggunaan Pajak Karbon untuk Keberlanjutan Lingkungan
Forest Campaigner Greenpeace Indonesia, M Iqbal mempertanyakan penggunaan dana dari hasil pemungutan pajak karbon untuk keberlanjutan lingkungan. Sebab saat ini instrumen fiskal yang digunakan menggabungkan semua pendapatan negara untuk kemudian diatur dan dibagikan sesuai dengan UU APBN. “Kita tidak punya e-marking yang membahas pajak karbon ini kemudian digunakan untuk penanggulangan atau dampak karbon lainnya,” kata […]
-
Sri Mulyani Yakin RUU HKPD Bakal Dongkrak Pendapatan Asli Daerah hingga 50 Persen
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) berpotensi mendorong kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) hingga 50 persen. Sri Mulyani menjelaskan, salah satu pilar dari RUU HKPD adalah untuk memperkuat reformasi perpajakan dan retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis […]
-
Kendaraan Listrik Bakal Dikecualikan dari Objek Pajak Kendaraan Bermotor
JAKARTA – Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan akan dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Rencana pemerintah tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). “Fraksi partai Golkar mengapresiasi diterimanya usulan terkait kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan untuk dikecualikan dari objek PKB […]
Got any book recommendations?
WA only