Mindblown: a blog about philosophy.
-
Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak
Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menambahkan ketentuan tentang penunjukan pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 32A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d UU HPP. Pasal baru ini memberikan wewenang kepada menteri keuangan untuk menunjuk pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak. “Menteri keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, […]
-
Kadin Dorong RI Belajar Perdagangan Karbon dari Negara Lain
JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah untuk belajar dari sejumlah negara yang telah menerapkan Perdagangan karbon terkait konsep nilai ekonomi karbon (NEK). Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Shinta W Kamdani menyebutkan bahwa pengusaha mendorong agar carbon trade dapat dikedepankan dalam upaya menekan emisi karbon. Menurutnya, mekanisme perdagangan karbon perlu […]
-
Pemerintah Diminta Waspadai Risiko dari Kenaikan Utang dan Penurunan Pajak
Jakarta: Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai kinerja 2 tahun kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin ditandai dua fitur utama yaitu akumulasi utang dan penurunan penerimaan pajak. Hidayat menilai dua hal tersebut dua persoalan fundamental yang menghambat ekonomi Iindonesia tumbuh lebih tinggi di masa depan. “Hal tersebut tidak mungkin dibiarkan oleh keluarga besar bangsa Indonesia yang memiliki visi […]
-
Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pentingnya kegiatan forensik digital terkait dengan pengelolaan data secara elektronik. Berdasarkan pada Laporan Tahunan 2020 DJP, forensik digital merupakan teknik atau cara menangani data elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Data yang dikelola secara elektronik (data elektronik) pada umumnya memiliki karakteristik rapuh, dapat diubah, mudah rusak, […]
-
Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan
Bank Indonesia (BI) memperpanjang ketentuan pelonggaran rasio loan to value (LTV) untuk kredit properti, rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti, serta uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan perpanjangan pelonggaran tersebut berlaku efektif pada 1 Januari hingga hingga 31 Desember 2022. Dengan kebijakan tersebut, perbankan dapat menetapkan uang muka atau down […]
Got any book recommendations?
WA only