Mindblown: a blog about philosophy.
-
Mantan Dirjen Pajak Sebut Sistem Perpajakan Perlu Diubah
JAKARTA — Mantan direktur jenderal pajak Hadi Purnomo menyatakan diperlukan perubahan sistem perpajakan. Perubahan sistem dinilai penting untuk meningkatkan kinerja sektor perpajakan. Hadi dalam keterangannya pada Rabu (13/10) menyampaikan, Indonesia pada 2045 akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70 persennya dalam usia produktif (15-64 tahun). Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, lanjutnya, akan […]
-
Tax Amnesty Jilid 2, Pengusaha: Kami Butuh Tata Cara dan Hitung-hitungannya…
JAKARTA, Pemerintah akan kembali menggelar program pengungkapan sukarela (PPS) alias program pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap harta yang belum diambil pajaknya mulai 1 Januari 2022. Program tersebut mulai berlangsung pada 1 Januari 2021. Namun, hingga kini pemerintah belum menjelaskan secara rinci mekanisme dan tata cara pelaporan. Target, strategi, sasaran, dan mekanismenya masih dalam pembahasan internal. […]
-
Ada Tax Amnesty, Kadin: Peluang Partisipasi Pebisnis Sangat Besar
JAKARTA, Pemerintah akan kembali menggelar program pengungkapan sukarela (PPS) alias program pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap harta yang belum diambil pajaknya mulai 1 Januari 2022. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, peluang meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk pengusaha masih sangat besar. “Seiring kepercayaan yang semakin baik kepada pemerintah serta konsistensi […]
-
Siap-siap! Beli Barang Mengandung Karbon Bakal Ada Pajak Lagi
Jakarta, Pemerintah berkomitmen untuk mengenakan pajak karbon untuk setiap 1 kilogram emisi karbon dioksida ekuivalen (CO2e) dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Batubara. Pajak karbon seperti tertuang dalam UU HPP akan dimulai pada awal Januari 2022. Setelah PLTU Batubara, pajak karbon juga akan dikenakan kepada industri lainnya. Dijelaskan yang dimaksud dengan ‘barang yang mengandung […]
-
Mengenal Manfaat dan Tujuan Pajak Karbon
Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menggodok aturan teknis pengenaan pajak karbon dengan tarif Rp30 per kilogram (kg) mulai 1 April 2021.Ini dilakukan mengingat pemerintah memiliki komitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 29 persen melalui usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional. Langkah ini sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang sudah disepakati Indonesia […]
Got any book recommendations?