Mindblown: a blog about philosophy.
-
PPh Perusahaan Digital dan Multinasional di 2023
Kesepakatan OECD diharapkan bisa diimplementasikan mulai pertengahan tahun 2023 JAKARTA. Upaya Indonesia mengoptimalkan pajak digital dan pajak perusahaan multinasional kian terbuka. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah membuat kesepakatan atas proposal Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Jumat (8/10). Dalam laporan resmi, OECD menyebut sebanyak 136 negara atau yurisdiksi yang […]
-
Tarif PPN naik jadi 11% mulai April 2022, berikut efeknya bagi perusahaan
Pemerintah belum lama ini memutuskan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 10% menjadi 11% mulai April 2022. Kemudian, paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPN akan dinaikkan lagi menjadi 12%. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disahkan pada Kamis, 7 Oktober 2021. Dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah juga […]
-
Kemenkeu: Program Pengungkapan Sukarela Bukan Tax Amnesty II
Jakarta, Pemerintah tidak mengakui adanya program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II. Program yang tertera dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah pengungkapan sukarela. “Ini sebenarnya bukan tax amnesty, kalau kita lihat lebih detail dari undang-undang tersebut, apa yang sudah biasa lazim di banyak negara yang disebut voluntary disclosure program,” jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal […]
-
Inkonsistensi Jokowi, Setujui TA Jilid II & Biayai Kereta Cepat Pakai APBN
JAKARTA- Pemerintah kembali membuat kejutan. Kali ini, mereka memastikan membuka lagi pintu maaf bagi pendosa-pendosa pajak melalui implementasi pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II. Bedanya skema pengampunan pajak jilid II ini tak dimasukan dalam amandemen UU Tax Amnesty sebelumnya. Tetapi lewat perubahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau HPP. Entah sengaja disisipkan atau memang ada […]
-
Ada potensi tambahan Rp8 triliun dari setoran pajak orang tajir
JAKARTA, kabarbisnis.com: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disahkan oleh DPR RI, pekan lalu. Salah satu peraturan perpajakan yang dibahas pada beleid sapu jagad tersebut adalah UU Pajak Penghasilan (PPh). Pada salah satu poin substansi UU PPh, pemerintah menambah lapisan tarif PPh Orang Pribadi (OP) sebesar 35 persen untuk penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. Bahana Sekuritas, […]
Got any book recommendations?
WA only