Mindblown: a blog about philosophy.
-
Daerah Bisa Genjot Pajak Kendaraan & Mineral
JAKARTA. Pemerintah daerah berpeluang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan opsen pajak. Yang penting, wewenang baru ini tak disalahgunakan untuk mengeduk pendapatan dengan cara mencekik pebisnis di daerah. Peluang bagi daerah untuk menggenjot PAD itu tertuang di Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Keuangan (HKPD) yang kini tengah digodok pemerintah dan […]
-
Basis Pajak Semua Negara Tergerus karena Ekonomi Digital, Ini Kata Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan semua negara mengalami penggerusan basis pajak. Dia mengatakan potensi penerimaan pajak global yang hilang akibat penggerusan basis pajak atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) mencapai Rp3.360 triliun per tahun. “Basis pajak semua negara mengalami penggerusan karena begitu dinamisnya kegiatan antarnegara tersebut dengan difasilitasinya ekonomi digital,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI […]
-
Semester I 2021, Industri Logam Dasar Tumbuh 18 Persen
JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (APBRI) mencatat industri logam dasar mengalami pertumbuhan sebesar 18,03 persen pada semester I-2021. Hal itu didukung oleh peningkatan produksi besi, baja, dan bahan baku logam lainnya. Ketua APBRI Benny Lau menyebutkan bahwa selama paruh pertama tahun ini menjadi momentum bagi industri baja nasional dalam meningkatkan produksi dan […]
-
Aplikasi Khusus KEK, Sri Mulyani: Terintegrasi dengan Bea Cukai, Pajak, OSS
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah sedang mengembangkan aplikasi khusus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik minat mata investor. Dia berharap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri sehingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19. “Kami berharap KEK memiliki daya tarik yang betul-betul signifikan bagi investor dalam dan luar […]
-
KPPOD minta pemerintah perjelas skema opsen pajak dalam RUU HKPD
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menambahkan perpajakan dengan memberikan kewenangan pungutan skema opsen pajak dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Keuangan (HKPD). Peneliti Senior Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman mengatakan, pemerintah harus memperjelas skema opsen pajak dalam RUU HKPD tersebut. Sebab, diperlukan adanya batasan terkait opsen pajak tersebut […]
Got any book recommendations?