Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu: Pemberian Insentif Pajak Hingga Dunia Usaha Kembali Normal
JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah telah memberikan sejumlah insentif keringanan pajak ditengah pandemi Covid-19. Hal itu bertujuan untuk membantu dan mendorong pengusaha yang usahanya terdampak akibat krisis Covid-19. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan, insentif pajak tersebut tidak akan berlaku selamanya dan hanya berlaku hingga kondisi roda perekonomian kembali stabil. Sebab, jika kondisi sudah […]
-
Sultan DPD Usul Kriteria Sektor Usaha yang Wajib Diberi Insentif Pajak
jpnn.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengusulkan mekanisme perpajakan nasional berorientasi pada agenda mitigasi perubahan iklim dan pemberdayaan usaha mikro kecil sebagai penopang ekonomi nasional. Dia mencontohkan, pajak korporasi tambang dan sejenisnya semestinya ditetapkan lebih ketat ketimbang pajak usaha pertanian dan peternakan yang dilakukan dengan sistem yang ramah lingkungan. “Kami ingin […]
-
Pembahasan RUU KUP Masih Alot, Sejumlah Fraksi Pertanyakan Keberhasilan Tax Amnesty
JAKARTA, Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang baru masih alot. Hal ini terlihat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari fraksi-fraksi DPR. Melansir dari Kontan.co.id, sejumlah fraksi di DPR berbeda pandangan dengan pemerintah terhadap sejumlah poin penting revisi kelima UU No 6/983 tersebut. Agenda untuk menggelar kembali pengampunan pajak […]
-
Kejar Penerimaan, Pemda Perlu Kebut Digitalisasi Pajak dan Retribusi
GIANYAR. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali mendorong Pemkab Gianyar meningkatkan digitalisasi APBD, khususnya pada pos penerimaan. Kepala KPwBI Bali Trisno Nugroho mengatakan Pemkab Gianyar perlu meningkatkan upaya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Proses bisnis tersebut berlaku pada penerimaan dan belanja dalam APBD Kabupaten Gianyar. “Kami juga mendorong agar tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. […]
-
Konsensus Pajak Belum Rampung, OECD Minta Tak Ada Aksi Unilateral
Paris. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengingatkan para menteri keuangan Uni Eropa untuk tidak mengambil kebijakan pajak secara unilateral. Sekretaris Umum OECD Mathias Cormann memperingatkan para menteri keuangan Uni Eropa untuk tidak melakukan pengenaan pajak secara unilateral. Menurutnya, rencana penerapan retribusi digital dan carbon border adjustment mechanism (CBAM) seharusnya diselesaikan secara global. “Penting untuk memastikan […]
Got any book recommendations?
WA only