Mindblown: a blog about philosophy.
-
BKF: Belanja Perpajakan untuk Tax Holiday Terus Meningkat hingga 2025
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Keuangan) memperkirakan belanja perpajakan dari pemberian fasilitas tax holiday akan terus mengalami peningkatan hingga 2025 ke depan. Dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022, nilai estimasi belanja perpajakan akibat pemberian tax holiday pada tahun 2022 hanya sebesar Rp 4,6 triliun. Namun pada tahun 2023, belanja perpajakan akibat pemberian tax holiday diperkirakan […]
-
Implementasi Penuh Penggunaan NIK Mundur, NPWP Lama Masih Bisa Dipakai
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 15 digit masih dapat digunakan hingga pertengahan 2024. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (13/12/2023). Hal tersebut sebagai dampak mundurnya jadwal implementasi penuh penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP atau NPWP 16 digit dari semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli […]
-
Belajar soal Proses Penagihan Pajak, Bapenda Bogor Kunjungi KPP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor bersama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggelar forum diskusi proses bisnis penagihan pajak pada 3 November 2023. Kegiatan yang diselenggarakan di kantor KPP Pratama Bogor ini, hadir Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Bapenda Kota Bogor Anang Yusuf bersama dengan seluruh tim. Lalu, hadir pula Kepala KPP Pratama […]
-
BKF Proyeksikan Belanja Pajak dari Tax Holiday Bakal Meningkat
Kementerian Keuangan memproyeksikan belanja pajak yang timbul akibat pemberian fasilitas tax holiday akan terus meningkatkan setidaknya dalam 2 tahun ke depan. Dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022 yang dirilis Badan Kebijakan Fiskal (BKF), nilai belanja pajak akibat pemberian tax holiday pada 2023 diperkirakan mencapai Rp6,3 triliun. Pada 2025, belanja pajak akibat tax holiday bakal naik menjadi […]
-
PMK Baru, NPWP Cabang Masih Digunakan Sampai 30 Juni 2024
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang masih digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan hingga pertengahan 2024. Hal tersebut sebagai dampak mundurnya jadwal implementasi penuh penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP atau NPWP 16 digit dari semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024 seiring dengan diterbitkannya PMK 136/2023 yang mengubah PMK 112/2022. […]
Got any book recommendations?
WA only