Mindblown: a blog about philosophy.
-
Insentif Pasal 31E UU PPh Bakal Dihapus, DJP: Sudah Tidak Relevan
JAKARTA, DDTCNews – Makin rendahnya tarif pajak penghasilan (PPh) badan turut menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk menghapus Pasal 31E UU PPh melalui revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan tarif PPh badan yang makin rendah membuat insentif Pasal 31E menjadi […]
-
Kemenkeu: Insentif perpajakan didesain untuk menolong masyarakat dan dunia usaha
Pajak merupakan tulang punggung APBN dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi, pajak yang seharusnya menjadi sumber penerimaan, justru didedikasikan sebagai insentif untuk menolong masyarakat dan dunia usaha. “Pemerintah menolong dengan insentif, kelak ketika ekonomi normal masyarakat membayar pajak lagi agar dapat kita manfaatkan untuk pembangunan,” ungkap Staf Khusus Menteri Keuangan […]
-
Ada Potensi Manufaktur Ngegas di Akhir Tahun
Meski di zona kontraksi, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Agustus naik ke level 43,7. JAKARTA. Kinerja manufaktur Indonesia kembali menunjukkan perbaikan, meski masih berada dalam fase kontraksi. Pelonggaran mobilitas masyarakat, diharapkan menjadi katalis bagi perbaikan sektor ini pada akhir tahun. IHS Markit mencatat: Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Agustus sebesar 43,7. Angka […]
-
Tidak bisa Memanfaatkan Insentif Fiskal DKI Jakarta
Terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) Nomor 60/2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021 tentu menguntungkan bagi masyarakat. Seperti misalnya adanya kompensasi 20% untuk PBB yang dibayar di bulan Agustus 2021. Namun masyarakat perlu mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Jakarta ini, karena ada beberapa indikasi yang mengarah kepada pelanggaran serius pada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat […]
-
Parlemen Minta RUU KUP Dukung UMKM
JAKARTA. Komisi XI DPR sepakat, kebijakan perpajakan perpajakan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), harus mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Karena itu penolakan UMKM terhadap sejumlah poin di RUU KUP akan menjadi masukan bagi DPR. Anggota Komisi XI […]
Got any book recommendations?
WA only