Mindblown: a blog about philosophy.
-
PPN Jasa Pendidikan Jangan Salah Sasaran
DPR meminta PPN dikecualikan terhadap jasa pendidikan dengan Sistem Pendidikan Nasional. JAKARTA. Pemerintah harus memperjelas rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan. Jangan sampai, pungutan pajak sebesar 7% ini salah sasaran. Apalagi, sistem pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan banyak negara lain. Rencana kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan […]
-
Ketidaksiapan Administrasi Jadi Penyebab
Bisnis, JAKARTA — Belum siapnya sistem administrasi perpajakan menjadi penyebab dibatalkannya pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan pokok oleh pemerintah. Sumber Bisnis yang dekat dengan otoritas fiskal mengatakan, selain desakan dari masyarakat, sistem administrasi yang lemah menjadi penyebab dianulirnya substansi itu dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan […]
-
Wamenkeu Minta Pelaku Usaha Manfaatkan Insentif Pajak
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyebut kebijakan fiskal memainkan peran untuk menyediakan iklim investasi yang baik di Indonesia, salah satunya APBN memberikan insentif perpajakan bagi dunia usaha. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan insentif ini juga berlaku bagi perusahaan yang bergerak sektor minyak dan gas (migas). Hal ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. “Kami memberikan […]
-
Sri Mulyani Minta Anggaran Kemenkeu Ditambah Jadi Rp44,01T
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta persetujuan Komisi XI DPR untuk menaikkan pagu anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp992,77 miliar pada RAPBN 2022. Semula, pagu anggaran Kemenkeu Rp43,02 triliun, kini diusulkan jadi Rp44,01 triliun. “Pagu anggaran kami pada 2022 mohon mendapat dukungan dari Komisi XI sebesar Rp43,02 triliun, tapi untuk memenuhi kebutuhan strategis […]
-
Kabar Gembira! Pajak Sembako Akhirnya Dibatalkan
Bisnis.com, JAKARTA — Setelah memicu penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah akhirnya membatalkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan pokok (sembako) dalam skema Pajak Pertambahan Nilai baru. Keputusan tersebut tertuang di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan skema pungutan untuk kebutuhan dasar masyarakat […]
Got any book recommendations?
WA only