Mindblown: a blog about philosophy.
-
Perpres 76 Tahun 2023 Terbit, Ini Perincian Target Pajak Tahun Depan
Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak 2024 senilai Rp1.989 triliun, naik 9,4% dari target penerimaan pajak 2023 senilai Rp1.818 trilun seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) 76/2023. Berdasarkan Perpres 76/2023, target penerimaan pajak terbesar bakal disumbang pajak penghasilan (PPh). Disusul, pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak lainnya. […]
-
Apindo: WP OP UMKM Belum Siap Tinggalkan Skema PPh Final 0,5 Persen
Wajib pajak orang pribadi UMKM dinilai masih belum siap menghitung dan membayar PPh sesuai dengan ketentuan umum. Kepala Bidang UMKM-IKM Apindo Ronald Walla mengatakan masih banyak prosedur yang harus dipatuhi jika wajib pajak orang pribadi UMKM yang telah memanfaatkan skema PPh final UMKM sejak 2018 harus membayar PPh sesuai dengan ketentuan umum mulai 2025. “Yang […]
-
Kejar Target Penerimaan Pajak 2024, Sri Mulyani Beberkan Strateginya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan beberapa strategi yang akan ditempuh dalam mengejar target penerimaan pajak 2024 senilai Rp1.989 triliun, atau tumbuh 9% dari target penerimaan pajak pada tahun ini. Menurut Sri Mulyani, pencapaian target penerimaan pajak 2024 akan didukung oleh pelaksanaan reformasi perpajakan, implementasi coretax administration system, kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, serta sinergi dengan […]
-
Para Freelancer, Simak Aturan Terbaru Pajak Nih, Mulai Berlaku Awal 2024
Sebagai pekerja lepas atau biasa disebut freelancer juga menjadi wajib pajak di Republik Indonesia. Untuk membayarnya, terdapat aturan baru yang akan diterapkan mulai Januari 2024. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bakal menggunakan metode baru untuk menghitung tarif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21, menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER mulai Januari 2024. Metode penghitungan pajak […]
-
DJP sebut realisasi pemadanan NIK dan NPWP di NTT capai 84,66 persen
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Bali Nusra mencatat realisasi pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencapai 84,66 persen. “Target validasi NIK adalah sebesar 703.225 wajib pajak dan yang sudah tervalidasi 595.333 wajib pajak atau 84,66 persen,” kata Pelaksana Tugas Kakanwil DJP Bali Nusra […]
Got any book recommendations?
WA only