NEWS
-
DJP Sediakan Menu Edukasi Perpajakan Via Coretax
Wajib pajak dapat mengunduh materi edukasi perpajakan via Coretax DJP. Materi-materi edukasi perpajakan tersebut dapat diunduh melalui modul Layanan Wajib Pajak, menu Layanan Edukasi Perpajakan, dan submenu Materi Edukasi. Layanan edukasi perpajakan memang menjadi salah satu fitur yang ada di coretax. Ditjen Pajak (DJP) menyatakan layanan tersebut diberikan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan perpajakan […]
-
Edaran Mendagri kepada Pemda: Pajak Tak Boleh Bebani Kelas Bawah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan surat edaran yang menjadi landasan bagi pemda untuk menyesuaikan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (1/9/2025). Surat edaran dimaksud adalah Surat Edaran (SE) 900.1.13.1/4528/SJ yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 14 Agustus 2025. […]
-
Kata Sri Mulyani Soal Pemerintah Mau Jaring Pajak dari Pedagang Eceran
PEMERINTAH akan berfokus mengawasi sektor dengan aktivitas shadow economy yang tinggi dan selama ini sulit dipungut pajak. Rencana tersebut tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Selain perdagangan eceran, sektor makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan juga bakal menjadi sasaran. Dikutip dari laman resminya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut shadow economy sebagai aktivitas ekonomi yang luput dari pengawasan […]
-
Mekanisme Pajak Digital Tak Seperti Dimaksud AS
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan pada negara yang menerapkan pajak digital. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi bilang, rencana AS tidak ada dalam mekanisme di Indonesia. Menurut Edi, meski Indonesia memiliki rencana menarik penerimaan dari sektor digital, tidak semua layanan digital […]
-
Gaji & Tunjangan DPR-PNS Kena Pajak, tapi Dibayar Negara!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan gaji dan tunjangan anggota DPR, pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), hingga TNI/Polri tetap dikenakan pajak penghasilan (PPh). Hanya saja perhitungannya langsung disetorkan ke kas negara. “Pajak penghasilan anggota DPR tetap dibayarkan ke kas negara, tidak ada pembebasan pajak. Skema ini tidak hanya berlaku bagi DPR, melainkan juga […]
WA only