NEWS
-
Perpanjangan PPN DTP 100% atas Rumah, Download di Sini!
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 60/2025, pemerintah memperpanjang periode pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun). Perpanjangan insentif PPN DTP sebesar 100% diberikan atas PPN terutang mulai 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Adapun perpanjangan pemberian insentif dilakukan untuk mengakselerasi […]
-
Manufaktur Masih Loyo, Celios Curiga Insentif Pajak Hanya Perkaya Pemilik Usaha
Setiap tahun, sektor manufaktur atau industri pengolahan menjadi sektor penerima belanja perpajakan terbesar. Misalnya pada tahun 2021, belanja perpajakan untuk industri pengolahan sebesar Rp 72,3 triliun dan terus meningkat hingga 2026 direncanakan menjadi Rp 141,7 triliun. Kendati begitu, meski industri pengolahan terus mendapatkan belanja perpajakan dengan nilai jumbo, kinerja sektor manufaktur masih menunjukkan pelemahan. Direktur […]
-
PBB di Gresik Tak Naik, Bupati Bidik Wisata dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur, memutuskan tidak menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada 2025. Sebagai gantinya, Pemkab Gresik akan fokus menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan optimalisasi aset daerah. “Pemerintah tahun ini tidak menerapkan kenaikan pajak PBB-P2 […]
-
Ambisi Prabowo Mengerek Tax Ratio Pupus
Keinginan Presiden Prabowo Subianto mengerek rasio perpajakan (arratie) Indonesin ke kisaran 16%6-18% dari produk domestik brute (PDB) belum akanterwujud dalam waktu dekat. Berdasarkan Buku Il Nota Reunngan beserta RAPBN2026, di 2029 mendatang, tax ratio ditargetkan hanya sekitar 11,52%-15,01% dari PDB Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan, persoalan Indonesia tidak bisa dilepaskan […]
-
PBB Bikin Banyak Daerah Geger, DPR: Bara Api Itu dari Pemerintah Pusat
Anggota Komisi II DPR menganggap fenomena naiknya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) bermuara dari kebijakan yang diterapkan pemerintah. Kebijakan itu di antaranya yang tertuang dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018. Anggota Komisi II dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan, dalam […]
WA only