NEWS
-
Menang di WTO, Indonesia Desak Uni Eropa Hapus Bea Masuk Impor Biodiesel
Indonesia mendesak Uni Eropa untuk segera menghapus bea masuk imbalan atas impor biodiesel, setelah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memenangkan Indonesia dalam sengketa bea masuk impor biodiesel. Indonesia yang merupakan eksportir minyak sawit terbesar dunia telah menyatakan dalam pengaduan ke WTO pada tahun 2023 bahwa bea masuk yang dikenakan Uni Eropa, tujuan terbesar ketiga untuk produk […]
-
Kemenkeu sebut penyesuaian pajak digital guna permudah pedagang daring
Kementerian Keuangan mengatakan penyesuaian kebijakan pajak digital dilakukan guna memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak khususnya pedagang daring yang berjualan melalui platform niaga elektronik (e-commerce). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang diikuti secara daring dari Jakarta, Selasa, mengatakan pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat […]
-
Siap-Siap, Pajak Digital dan Kripto Bakal Makin Diburu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mendorong penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital semisal perdagangan kripto yang terus melonjak pesat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal tak memungkiri, peluang dari ekonomi digital sangat besar. Terlihat dari kontribusi sektor jasa terhadap produk domestik bruto (PDB) di 2024 sebesar 54,95 persen, dengan pertumbuhan transaksi yang sangat […]
-
Di Bawah Target Prabowo, Tax Ratio 2029 Diperkirakan Hanya 15,01% PDB
Pemerintah optimistis kinerja penerimaan perpajakan akan semakin solid dalam lima tahun mendatang. Merujuk Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, pemerintah menargetkan rasio perpajakan alais tax ratio pada tahun 2029 mencapai 11,52% hingga 15,01% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target ini masih jauh dari ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan rasio pajak selevel negara tetangga […]
-
Wamendagri Bantah Pemda Naikkan PBB gara-gara Efisiensi Anggaran
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membantah bahwa banyak pemerintah daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) karena terdampak efisiensi anggaran pemerintah pusat. Bima mengatakan, dari sekitar 104 pemerintah daerah (Pemda) yang menaikkan PBB P2, kebanyakan di antaranya melakukannya sebelum ada kebijakan efisiensi anggaran. “Jadi saya kira tidak tepat, […]
WA only