Mindblown: a blog about philosophy.
-
SKP Kurang Bayar 2022 Capai Rp 52 Triliun, Begini Catatan Ditjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) mencatat total surat ketetapan pajak kurang bayar dan kurang bayar tambahan (SKPKB/SKPKBT) yang diterbitkan sepanjang 2022 mencapai 223.092 SKPKB/SKPKBT. Nilai ketetapan pajak kurang bayar dalam SKPKB/SKPKBT tersebut mencapai Rp52,04 triliun dan US$318,23 juta. Mayoritas ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan oleh DJP tersebut tidak disetujui oleh wajib pajak. “DJP, berdasarkan undang-undang, diberikan […]
-
Ahli Waris Ajukan Penghapusan NPWP, Petugas Pajak Adakan Pemeriksaan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe melakukan kunjungan langsung ke lokasi wajib pajak di Jalan Teuku Umar, Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh pada 18 Juli 2023. Pelaksana Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) dari KPP Pratama Lhokseumawe Muhammad Faris Arkan mengatakan kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan tujuan lain, yaitu penghapusan NPWP […]
-
Direktorat Jenderal Pajak tetapkan direktur AS tersangka pidana pajak
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi menetapkan Direktur CV DD yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit berinisial AS sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perpajakan. “Melalui gelar perkara baik di internal Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi maupun dengan Korwas PPNS Polda Jambi, penyidik menetapkan AS sebagai tersangka,” […]
-
DJP Keluarkan Aturan Baru soal Penyusutan Pajak, Ini Rinciannya
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud untuk keperluan perpajakan. Hal ini sebagai wujud aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Peraturan tersebut terbit untuk memberikan kepastian hukum sesuai UU HPP dan melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan […]
-
Ditjen Pajak Rilis Aturan Baru Soal Penyusutan dan Amortisasi Harta, Ini Penjelasannya
Pemerintah kembali menerbitkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kali ini melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud. Aturan yang diundangkan per 17 Juli 2023 ini sekaligus mencabut kebijakan-kebijakan sebelumnya. Antara lain, PMK-96/PMK.03/2009, PMK-248/PMK.03/2008, dan PMK-249/PMK03/2008 sebagaimana telah diubah […]
Got any book recommendations?
WA only