NEWS
-
Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak
Pemerintah Kota Balikpapan resmi memberikan stimulus pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 90 persen dari ketetapan pokok, sebagai langkah strategis menghadapi tekanan ekonomi yang tengah melanda masyarakat. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan Idham menyatakan kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini dan dapat diakses oleh seluruh wajib pajak yang memenuhi […]
-
Komisi II Sebut Peninjauan Kenaikan PBB Langkah Tepat
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta peninjauan ulang kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah dinilai merupakan keputusan yang tepat. Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin mengatakan langkah tersebut tepat, guna mereduksi gejolak akibat kenaikan PBB seperti kasus di Pati. “Secara temporari, memang suka atau tidak suka, langkah ini harus […]
-
Pemkot Cirebon Berat Hapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon Mastara menyebutkan menghapus masalah tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) bukan perkara kecil. Ketika pengelolaan pajak ini dialihkan ke pemerintah daerah, beban piutang ikut berpindah. Ia mengungkapkan, piutang yang sudah dihapus hingga 2009 mencapai hampir Rp30 miliar. Sementara sejak 2010 hingga 2024, […]
-
Pemkab Pangkep Turunkan Tarif PBB Jadi 0,5%, 60 Ribu Warga Bebas Pajak
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi 0,5%. Kebijakan itu membuat 60 ribu warga wajib pajak bebas dari pembayaran PBB. “60 ribu wajib pajak malah Rp 0 pajaknya,” ujar Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Pangkep, Kahar Mustakim saat dihubungi detikSulsel, Rabu (20/8/2025). Dia mengatakan […]
-
Potensi Pajak Shadow Economy Rp 20 T
Pemerintah melihat ruang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak dari shadow economy, khususnya empat sektor utama yang minim pengawasan. Mereka diantaranya: perdagangan eceran, akomodasi dan makanan-minuman, perikanan, serta emas. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mematok penerimaan pajak Rp 2.357,7 triliun. Tumbuh 7,69% dari target APBN 2025 dan naik 13,5% dibanding outlook […]
WA only