NEWS
-
DJP Jakut Beri Apresiasi dan Piagam Wajib Pajak untuk Para Stakeholder
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Utara memberikan piagam wajib pajak (taxpayers charter), serta piagam apresiasi kepada 8 wajib pajak dan 12 stakeholder di wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Wansepta Nirwanda mengatakan taxpayer charter merupakan bentuk pengakuan DJP terhadap hak-hak wajib pajak. “Dalam piagam tersebut lebih diperjelas apa yang menjadi hak […]
-
Kantor Pajak Imbau WP untuk Segera Lakukan Pbk atas Deposit di Coretax
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purbalingga mengimbau Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara untuk segera melakukan pemindahbukuan. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Seksi Pengawasan II KPP Pratama Purbalingga Muhammad Shodiq saat mengunjungi kantor BPPKAD pada 9 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, petugas pajak menemui Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, Aditya Agus […]
-
Masyarakat Palembang Manfaatkan Pemutihan Pajak
Program pemutihan pajak kendaraan dimanfaatkan masyarakat Sumatera Selatan. Kantor Samsat Palembang 1 di Jalan Kapt A Rivai terlihat ramai dari biasanya. Para wajib pajak berdatangan di awal periode pemutihan agar kendaraannya terbebas dari tunggakan pajak. Salah satu wajib pajak Iwan yang memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mengaku merasa terbantu. Dia menyebut sudah 3 tahun […]
-
Target Pajak Penghasilan Naik, Sri Mulyani Perketat Awasi Wajib Pajak Kaya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh) meningkat pada 2026, setelah diperkirakan akan terkontraksi 1 persen pada 2025. Mengutip Buku II Nota Keuangan bersama RAPBN 2026, pemerintah merencanakan target penerimaan PPh mencapai Rp 1.209,4 triliun pada 2026. Penerimaan PPh tersebut terdiri dari PPh non-migas sebesar Rp 1.154,12 triliun dan PPh […]
-
Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 5,4%, CORE Ingatkan Jangan Tambah Beban Wajib Pajak
Program-program prioritas yang dijanjikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di 2026 sejalan dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dinilai berisiko menambah beban penerimaan negara jika tidak disusun secara realistis. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengingatkan bahwa asumsi makro yang menjadi dasar perencanaan APBN 2026 akan sangat menentukan arah penerimaan […]
WA only