NEWS
-
Bersiap! Marketplace Lokal Bakal Wajib Pungut Pajak Merchant di 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperluas basis perpajakan di sektor ekonomi digital. Mulai tahun 2026, pemerintah berencana mewajibkan platform digital dalam negeri atau marketplace lokal untuk menjadi pemungut pajak atas transaksi para mitra atau merchant yang beroperasi di platform mereka. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi mesin penerimaan […]
-
Hanya 18% WP di Indonesia yang Rutin Setor Pajak Bulanan, Ini Langkah Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak di tanah air. Meski jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat, ternyata hanya 18% dari mereka yang tercatat rutin menyetorkan kewajiban pajak bulanannya secara sukarela. Data ini menjadi sorotan tajam di tengah upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2026 […]
-
DJP Catat Lebih dari 711 Ribu SPT sudah Dilaporkan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat perkembangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Hingga 27 Januari 2026 pukul 06.00 WIB, jumlah SPT yang telah disampaikan wajib pajak mencapai 711.862 SPT. “Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh Untuk periode s.d. 27 Januari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 711.862 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, […]
-
DJP Rilis Peraturan Baru Soal Pemblokiran Layanan bagi Penunggak Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER-27/PJ/2025, yang mengatur pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak Merujuk pada pasal 2 ayat (1), dirjen pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak terhadap penanggung pajak […]
-
Kebijakan Blokir Layanan Publik Dinilai Hanya Berdampak pada Kelas Menengah Bawah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025 yang mengatur tata cara pemberian rekomendasi dan/atau permohonan pembatasan hingga pemblokiran layanan publik tertentu dalam rangka penagihan pajak. Namun, efektivitas kebijakan tersebut untuk mengejar penunggak pajak bernilai besar masih menuai keraguan dari para pengamat. Direktur Ekonomi Center of Economic and […]
WA only