NEWS
-
Khusus untuk WP OP Ini, Ubah Email dan Nomor HP Bisa Lewat Coretax
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan perubahan alamat email dan nomor handphone kini bisa dilakukan secara mandiri melalui coretax administration system. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk melakukan perubahan email dan nomor handphone. Meski begitu, fitur tersebut hanya bisa dimanfaatkan wajib pajak orang pribadi yang belum pernah mengaktivasi akun coretax. “Fitur ini khusus […]
-
DJP Bisa Undang Wajib Pajak Lakukan Pembahasan, Begini Aturannya
Dalam hal dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) PMK 111/2025, dirjen pajak dapat mengundang wajib pajak untuk dilakukan pembahasan dengan menerbitkan surat undangan pembahasan. Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) PMK 111/2025, pembahasan dilakukan terhadap 3 hal. Pertama, surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Kedua, tanggapan wajib pajak, dalam hal Wajib […]
-
Pajak Digital Terancam Imbas Perjanjian Dagang, Cek Potensi Pendapatan yang Hilang
Pemerintah Indonesia menyepakati pembatasan pengenaan pajak layanan digital dalam perjanjian dagang timbal balik dengan Amerika Serikat (AS). Melalui kesepakatan ini, Indonesia berkomitmen tidak menerapkan pajak layanan digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal AS. Komitmen tersebut tertuang dalam Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, khususnya Section […]
-
Laporan SPT Capai 3,2 Juta, Ini Cara & Contoh Lapor SPT Melalui Akun Coretax
Jumlah wajib pajak yang lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus meningkat pada Februari 2026. Lebih dari 3,2 juta wajib pajak telah lapor SPT melalui Coretax. Untuk Anda yang belum, berikut cara dan contoh lapor SPT melalui akun Coretax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan perkembangan terbaru pelaporan SPT Tahunan PPh serta aktivasi akun sistem inti administrasi […]
-
Transformasi AR Jadi Pemeriksa Sudah Berjalan di LTO dan Kanwil Khusus
Transformasi account representative (AR) menjadi fungsional pemeriksa klaster pengawasan sudah terlaksana di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (LTO) dan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono mengatakan AR di kedua kanwil tersebut sudah digeser menjadi fungsional pemeriksa klaster pengawasan. Hal yang sama juga akan dilaksanakan di kanwil-kanwil lainnya. “AR di Kanwil Besar […]
WA only