NEWS
-
Dekrit Sultan Terbit, Oman Akan Pungut PPh OP Mulai Januari 2028
Kesultanan Oman telah mengeluarkan dekrit mengenai implementasi pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi. Dekrit ini membuat Oman menjadi negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) pertama yang menerapkan PPh orang pribadi. Otoritas pajak Oman menyatakan akan ada pengenaan PPh sebesar 5% untuk penghasilan tahunan individu di atas OMR42.000 atau sekitar Rp1,76 miliar. Ketentuan ini akan […]
-
Pemkot Palangka Raya Perpanjang Penghapusan Denda PBB hingga 30 September
Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya memperpanjang masa penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 30 September 2025 mendatang. Kebijakan ini diambil untuk menciptakan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Sebelumnya, sejak awal April 2025, Pemkot Palangka Raya sudah membuka program tersebut hingga Juni 2025. Kebijakan yang sama resmi diperpanjang untuk menggaet potensi […]
-
Alasan Pedagang di Toko Online Kena Pajak, Wamenkeu: Buat Pendataan
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu buka suara terkait rencana pemerintah menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Anggito mengatakan, kebijakan itu belum memiliki landasan hukum karena masih dirancang pemerintah. Dengan demikian, ia belum bisa memberikan penjelasan lebih […]
-
Jumlah UMKM Bayar Pajak Masih Sedikit, Kenapa?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengakui bahwa jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membayar pajak penghasilan (PPh) masih tergolong kecil. Tercatat pada tahun 2023, jumlah wajib pajak UMKM yang telah melakukan penyetoran PPh Final 0,5% sebanyak 432 ribu dengan total setoran mencapai Rp2,49 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli […]
-
Alasan Pemerintah Gandeng E-Commerce Tarik Pajak Pedagang Online
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan langkah pemerintah melibatkan platform perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, atas transaksi penjualan barang melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dilakukan agar ada kesetaraan antara pedagang di lapak digital maupun konvensional. “Untuk PMSE ini kan belum ada datanya, jadi kami menugaskan kepada platform untuk mendata siapa saja […]
WA only