NEWS
-
Otak-Atik Pajak hingga APBN ala Sri Mulyani Demi Makan Bergizi Gratis
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan strategi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mengakomodasi program Makan Bergizi Gratis. Seperti diketahui, Makan Bergizi Gratis diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini loh APBN yang nanti kami sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini,” kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional […]
-
Izin Apa Saja yang Perlu Disiapkan untuk Memulai Usaha Ekspor Impor?
Dalam menjalankan usaha, orang pribadi atau badan perlu mengantongi izin. Setidaknya ada dua kelompok perizinan yang perlu disiapkan. Pertama, izin legalitas yang sifatnya wajib. Kedua, izin tambahan untuk komoditas tertentu bagi pengusaha yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Untuk izin legalitas, ada beberapa jenis izin yang perlu dilengkapi, yakni akta pendirian perusahaan dan pengesahannya di […]
-
Ngebet Jadi Anggota OECD, Indonesia Bisa Leluasa Kejar Pajak ke Luar Negeri
Keanggotaan Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan turut berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia guna mencapai visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pemerintah menyebut akan banyak keuntungan yang bisa didapatkan jika bergabung menjadi anggota penuh OECD. Ada beberapa sektor yang menjadi perhatian untuk didorong manfaatnya dari proses keanggotaan OECD […]
-
WP Bisa Ajukan Suket PP 55 secara Online dan Cetak Sendiri
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara memberikan edukasi terkait dengan kewajiban perpajakan untuk wajib pajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 26 April 2024. Dalam kegiatan itu, KPP Pratama Badung Utara menugaskan Jalu Atmojo, selaku penyuluh pajak, untuk mengulas kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh BUMDes. Tak hanya itu, dia juga turut mengulas tata […]
-
Kemenkeu Lelang 79 Aset Sitaan Pengemplang Pajak Senilai Rp 14,88 Miliar
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Jawa Timur melelang sebanyak 79 aset penunggak pajak dengan total nilai limit mencapai Rp 14,88 miliar. Jumlah aset tersebut berasal dari 39 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II dan Kanwil DJP Jawa Timur III. Aset sitaan berupa barang eksekusi […]
WA only