NEWS
-
Penegakan Hukum, DJP Blokir Rekening dan Sita Aset Penanggung Pajak
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) melakukan kegiatan penyitaan dan pemblokiran pada tahun lalu. Berdasarkan pada data Kinerja Penegakan Hukum 2023 DJP di Seluruh Indonesia, ada sebanyak 51 kegiatan penyitaan dan pemblokiran oleh Unit Pelaksana Penegakan Hukum (UP Gakum) pada tahun lalu. “51 kegiatan penyitaan dan pemblokiran oleh UP Gakum dengan nilai sita hasil penilaian sebesar Rp486,38 […]
-
Tak Tanggapi SP2DK, Satu per Satu WP di Daerah Didatangi Petugas Pajak
KUTACANE, KP2KP Kutacane melakukan kunjungan kerja ke tempat wajib pajak di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara guna mengedukasi perihal Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada 27 Februari 2024. Petugas pajak dari KP2KP Kutacane Aji Permana mengatakan kunjungan tersebut merupakan upaya jemput bola kepada wajib pajak yang masuk dalam daftar kunjungan untuk dilakukan klarifikasi […]
-
Baru Lima Daerah Merilis Insentif Pajak Hiburan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat baru lima pemerintah daerah (pemda) yang menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) mengenai pemberian insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan tertentu. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, lima pemda yang telah menerbitkan perkada insentif PBJT hiburan tertentu terdiri atas satu kota dan empat kabupaten. Namun […]
-
Meluncur Juni, Core Tax System Masih Uji Coba
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersiap mengimplementasikan sistem administrasi pajak canggih alias Core Tax Administration System (CTAS) mulai 1 Juli 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, saat ini sistem pajak canggih tersebut masih dalam tahap uji coba. “Sebagaimana yang telah dijadwalkan, implementasi bertahap akan dilaksanakan mulai 1 […]