NEWS
-
Nasib Pembentukan Badan Penerimaan Negara Setelah Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu
Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) diprediksi hanya akan menjadi isu yang tak terealisasi, terutama setelah Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Prabowo. Hal ini disampaikan Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia. Ia menilai Sri Mulyani akan mempertahankan posisi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) di bawah Kementerian Keuangan, […]
-
Cara Menghitung PPN KMS untuk Bangun Rumah
PPN KMS atau yang biasanya dikenal dengan sebutan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pembangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha. PPN KMS dikenakan pada individu atau badan yang membangun bangunan untuk penggunaan pribadi atau pihak […]
-
Pajak Alat Berat, Ini Jenis Pajak Baru di DKI Jakarta
Pada 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkenalkan jenis pajak baru, yaitu pajak alat berat. Pajak ini tercantum dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan tindak lanjut dari UU No. 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lantas, seperti apa Pajak […]
-
Ini Saran LPEM UI kepada Pemerintahan Prabowo untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menyarankan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto fokus memperkuat penegakan hukum guna meningkatkan penerimaan pajak. Ekonom LPEM UI, Teuku Riefky, menyoroti lemahnya penegakan hukum masih menjadi salah satu faktor utama rendahnya pemungutan pajak. “Banyak kasus menunjukkan lemahnya penegakan hukum, sehingga penerimaan pajak juga […]
-
Cara Lapor PPN KMS untuk Bangun Rumah
Pemerintah Indonesia membebankan PPN atas kegiatan membangun sendiri, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2022. Ketentuan ini berlaku untuk bangunan yang memenuhi kriteria PPN KMS. Kriteria yakni bangunan digunakan untuk keperluan pribadi atau usaha, luas bangunan tidak melebihi 200 meter persegi, dan nilai bangunan tidak melebihi Rp200 juta. Berikut beberapa hal yang harus […]
WA only