NEWS
-
Penerbitan Izin Tambang Butuh SKF, WP Tidak Boleh Ada Utang Pajak
Izin usaha pertambangan (IUP) hanya bisa diterbitkan kepada wajib pajak yang bergerak di bidang pertambangan jika memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Hal ini diatur dalam PP 96/2021. Syarat finansial dipenuhi melalui pemberian surat keterangan fiskal (SKF) kepada wajib pajak. Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2019 secara khusus mengatur mengenai pengajuan SKF ini. Ada beberapa syarat […]
-
Dear Sri Mulyani, Ini Saatnya Terapkan Windfall Tax, Rakyat Lagi Susah
Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengingatkan pemerintah untuk mulai menerapkan windfall profit tax. Alasannya, saat ini sudah terbukti sejak pesta durian runtuh (windfall) atau meroketnya harga-harga komoditas pasca Pandemi Covid-19 dan pecahnya perang Rusia-Ukraina, yang menikmati hanyalah segelintir pengusaha. Adapun rakyat sebatas terbebani inflasi tinggi, dan […]
-
Pemkab Rembang Atur Ulang Tarif Pajak Daerah, Begini Perinciannya
Pemkab Rembang, Jawa Tengah mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan ini dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang No. 4/2023. Melalui beleid tersebut, pemkab menetapkan tarif atas 9 jenis pajak daerah. Pertama, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ditetapkan secara bervariasi tergantung pada nilai jual objek pajak […]
-
Sudah Capai 60,32%, Target Pajak Denpasar Dinaikkan Jadi Rp1,1 Triliun
Pemerintah Kota Denpasar, Bali, menaikkan target pajak daerah sebesar 22,2% menjadi Rp1,1 triliun pada APBN-P 2024. Kepala Bapenda Denpasar IGN Eddy Mulia mengatakan kenaikan target pajak daerah dilakukan karena realisasinya pada semester I/2024 sudah sangat tinggi. Dengan tren penerimaan yang positif tersebut, dia optimistis target baru yang ditetapkan juga dapat tercapai. “Mudah-mudahan dukungan masyarakat mensukseskan […]
-
Ingin Bebas Bayar PBB? NIK Wajib Pajak Harus Diperbarui, Ini Caranya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pokok PBB untuk tahun pajak 2024. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan PBB-P2 Tahun 2024. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan itu adalah adanya sejumlah aturan tentang pembebasan pokok yang tercantum pada […]
WA only