NEWS
-
Solusi Ganti STNK dan Pelat Nomor tapi BPKB di Leasing
Setiap lima tahun sekali pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak, bersamaan dengan penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor polisi. Salah satu syarat wajib yang perlu dibawa saat membayar pajak lima tahunan yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Lantas, bagaimana jika BPKB sedang digadaikan di leasing? Kepala […]
-
Ditegur Punya Tunggakan Pajak,WP Ajukan Pengurangan Sanksi Denda
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Nanga Pinoh memberikan asistensi kepada wajib pajak perihal permohonan pengurangan sanksi administrasi pada 13 September 2024. Penyuluh pajak dari KP2KP Nanga Pinoh Rachmad Hidayat mengatakan wajib pajak pengusaha kena pajak PKP mendatangi kantor pajak untuk meminta konsultasi secara langsung terkait dengan surat teguran yang diterimanya. “Diketahui wajib pajak […]
-
Ekonom Sebut Rencana Penurunan PPh Badan dan Kenaikan PPN Bisa Memperuncing Ketimpangan Pajak
Rencana pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan tapi di sisi lain akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), dinilai dapat memperuncing ketimpangan kebijakan pajak. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, penurunan PPh Badan akan menguntungkan bagi perusahaan atau badan usaha sedangkan kenaikan PPN akan membebani masyarakat. “PPh […]
-
Ada Penghapusan Denda dan Pengurangan Pokok Pajak 75% di Palembang, Simak Info Lengkapnya
Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan meluncurkan program penghapusan denda administrasi dan pengurangan pokok pajak hingga 75%. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, Raimon Lauri menerangkan penghapusan denda itu dilakukan karena masih tingginya nilai piutang yang belum dibayarkan menjelang akhir tahun 2024. Menurutnya, nilai piutang yang belum terealisasi yakni sebesar Rp503 miliar dengan jumlah […]
-
Ditjen Pajak Sebut PPN 12% Mulai 1 Januari 2025, Ekonom Waswas Penerimaan Anjlok
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyampaikan pemerintah akan melakukan implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% per 1 Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti bahwa penyesuaian tarif PPN sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, akan mengikuti amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Mengenai waktu implementasinya, kami […]
WA only