NEWS

  • Wah! Prabowo Mau Pangkas Tarif Pajak Perusahaan

    Wah! Prabowo Mau Pangkas Tarif Pajak Perusahaan

    Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengejar target rasio penerimaan perpajakan dari yang saat ini sebesar 12,7% menjadi 23%, dengan cara tidak menaikkan tarif pajak seperti tarif pajak badan yang sebesar 22%. Hal ini diungkapkan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo saat berdiskusi dengan para pengusaha di […]

  • DJP Serahkan Tersangka Penggelap Pajak Rp5,25 Miliar ke Kejari Banjar

    DJP Serahkan Tersangka Penggelap Pajak Rp5,25 Miliar ke Kejari Banjar

    Tim penyidik dari Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP) menyerahkan tersangka AF beserta barang bukti penggelapan pajak senilai Rp5,25 miliar ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 2 Oktober 2024. DJP menjelaskan tersangka AF melalui perusahaan yang dipimpinnya yaitu PT RRL diduga kuat dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi […]

  • Prabowo Temukan Pengusaha Nakal, Belum Bayar Rp300 T ke Negara

    Prabowo Temukan Pengusaha Nakal, Belum Bayar Rp300 T ke Negara

    Presiden Terpilih Prabowo Subianto ternyata telah memegang 300 lebih daftar nama-nama pengusaha sawit nakal yang selama ini menjadi pengemplang pajak. Daftar itu ia peroleh dari dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini diungkapkan langsung oleh adik Prabowo, […]

  • Apa Itu Program Business Development Services (BDS) dari DJP?

    Apa Itu Program Business Development Services (BDS) dari DJP?

    USAHA mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta pada 2023. Dengan jumlah unit usaha yang fantastis, sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 61% atau senilai dengan Rp9,580 triliun. Selain itu, sektor UMKM menyerap jutaan […]

  • DKI Anggarkan Minimal 10% Penerimaan Pajak Air Tanah untuk Program Ini

    DKI Anggarkan Minimal 10% Penerimaan Pajak Air Tanah untuk Program Ini

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan minimal 10% dari penerimaan pajak air tanah (PAT) untuk pelaksanaan program terkait dengan lingkungan hidup. Kebijakan ini tercantum dalam Pasal 65 ayat (5) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lebih tepatnya, program tersebut ditujukan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan […]

WhatsApp WA only