NEWS
-
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp 342,88 T, Terbesar dari PPh Nonmigas
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak sampai dengan 15 Maret 2024 mencapai Rp 342,88 triliun atau setara dengan 17,24% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. “Penerimaan pajak sampai 15 Maret mencapai Rp 342,88 triliun, ini artinya 17,24% dari target,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret […]
-
DPRD Imbau Pemprov Bali Beri Insentif Pelaku Wisata agar Pajak Turis Efektif
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali I Nyoman Sugawa Korry mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberikan insentif bagi pelaku pariwisata seperti hotel dan agen perjalanan yang turut membantu melaksanakan pungutan turis asing. Hal itu bisa berimbas pada meningkatnya pendapatan dari pajak turis yang diterapkan sejak 14 Februari 2024. Menurut Korry, salah satu penyebab […]
-
Uang Perdin yang Diterima Pegawai Kena PPh? Ini Kata Kring Pajak
JAKARTA, Kring Pajak memberikan penjelasan kepada wajib pajak terkait dengan perlakuan pajak untuk biaya perjalanan dinas dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan. Contact center Ditjen Pajak (DJP) tersebut menyatakan biaya perjalanan dinas yang diberikan dalam bentuk uang merupakan tunjangan dan menambah penghasilan bruto dari karyawan sehingga merupakan objek pajak penghasilan. “Biaya perjalanan dinas juga […]
-
Ingat, Beras Masih Masuk Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari PPN
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan beras merupakan jenis barang kena pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis. Karena menjadi BKP tertentu yang bersifat strategis, beras dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN), baik atas impor maupun penyerahannya. Beras masuk kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. “Beras merupakan jenis barang tertentu dalam kelompok barang […]
-
Begini Persyaratan Subjektif Objek Pajak untuk Diberikan SKT PBB
Setiap wajib pajak harus mendaftar pada Ditjen Pajak melalui KPP paling lama 1 bulan setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang PBB untuk diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Objek Pajak PBB. Ketentuan persyaratan subjektif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2021. Terdapat beberapa kondisi yang membuat wajib pajak memenuhi persyaratan […]
WA only