NEWS
-
Datangi Kantor Pajak karena Kaget Dapat Tagihan, Ternyata Ini Sebabnya
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidrap memberikan layanan konsultasi perihal surat tagihan pajak kepada wajib pajak di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada 22 Januari 2024. Petugas TPT dari KP2KP Sidrap Elsa Evelina mengatakan wajib pajak bersangkutan kaget lantaran tiba-tiba menerima surat tagihan pajak (STP) senilai Rp100.000. Setelah itu, wajib pajak tersebut memutuskan mengunjungi […]
-
Sempat Pindah Kerja, Input Bupot dari Perusahaan Lama dan Baru di SPT
JAKARTA. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi karyawan yang sempat berpindah tempat kerja pada pertengahan tahun memang sedikit lebih rumit. Apabila karyawan pindah bekerja ke perusahaan yang berbeda maka kedua bukti pemotongan (bupot) PPh Pasal 21, baik dari perusahaan lama dan baru, perlu di-input dalam SPT Tahunan. “Bila wajib pajak mendapat 2 bukti potong dari […]
-
Efek Domino Kenaikan PPN 12%, Merambah ke Berbagai Sektor
Jakarta, Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan berdampak ke berbagai sektor. Mulai dari manufaktur, pendidikan, hingga akomodasi ikut merasakan dampak negatif dari kenaikan tarif ini. “Dari pemodelan saya ada manufaktur itu terdampak, kemudian pertanian, transportasi, pergudangan dan penyediaan akomodasi hingga makan dan minum,” […]
-
Dilema PPN 12%: Bisa Kerek Kas Negara, tapi Ancam Daya Saing Industri
Ekonom melihat implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% memang memberikan dampak terhadap penerimaan negara, namun terdapat ancaman yang mengintai daya saing industri di dalam negeri. Peneliti Indef Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi Ahmad Heri Firdaus menyampaikan industri harus menghadapi lonjakan harga bahan baku seiring dengan meningkatnya PPN sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%. Alhasil, […]
-
Tolak PPN Naik! Kantor Pajak Bisa Genjot Setoran Tanpa Bikin Sengsara
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipastikan naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Hal ini dinilai memberatkan masyarakat berpengeluaran rendah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan kenaikan tarif PPN ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurut dia, pelaksanaan tarif PPN baru ini dilanjutkan karena masyarakat sudah memilih […]
WA only