NEWS
-
Pemadanan NIK dan NPWP Terakhir Juni, Ini Risiko Jika Tak Dilakukan
Jakarta, Pemerintah telah mewajibkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melalui ketetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, hingga akhir Maret 2024 sudah 91,7% NIK padan dengan NPWP. Implementasi NIK sebagai NPWP pun akan mulai berlaku secara penuh pada Juli 2024. […]
-
Gaikindo Apresiasi Berbagai Insentif Kendaraan Listrik
Berbagai insentif untuk kendaraan listrik yang telah diberikan pemerintah menuai tanggapan positif dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengatakan, selama ini pemberian insentif kendaraan listrik oleh pemerintah berlaku untuk seluruh pelaku usaha. “Peraturan-peraturan tersebut berlaku untuk semua Agen Pemegang Merek (APM) yang ingin mempergunakannya,” […]
-
Catat! Pemeriksaan Lapangan Bisa Dilakukan Terhadap Kelompok WP Ini
Pemeriksaan lapangan bisa dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko atau biasa disebut dengan pemeriksaan khusus. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (13/6/2024). Pemeriksaan lapangan juga berlaku untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan ataumenyampaikan surat pemberitahuan, tetapi […]
-
Penerapan PPN 12% di 2025 Akan Dikaji Ulang? Ini Kata Airlangga
Pemerintah nampaknya tidak akan menunda rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan menaikkan PPN justru salah satu tujuannya untuk mengerek pendapatan negara dari pajak. Saat ditanya terkait apakah ada ruang pemerintah untuk mengkaji penerapan PPN 12%, Airlangga menyebut, “tentu targetnya adalah […]
-
Pemegang Izin Tambang Bisa Pakai Batuan di WIUP, Asal Bayar Pajak MBLB
Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) pada tahap kegiatan operasi produksi bisa mengambil dan menggunakan batuan yang terdapat di wilayah IUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 96/2021 tentangPelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Hanya saja, pemanfaatan batuan diwilayah IUP hanya bisa dilakukan jika pemegang IUP melaporkannya terlebih dulukepada pemerintah daerah, baik […]
WA only