NEWS
-
Pedagang Besar Farmasi Bisa Jadi PKP Berisiko Rendah, Ini Aturannya
Pedagang besar farmasi yang memenuhi ketentuan bisa termasuk dalam kategori pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah. Sebagai PKP berisiko rendah, pedagang besar farmasi dapat memperoleh pengembalian pendahuluan (restitusi dipercepat) atas kelebihan pembayaran PPN pada setiap masa pajak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g PMK 39/2018 s.t.d.d PMK 117/2019. “Pengusaha Kena Pajak […]
-
Adik Prabowo Usul Hapus PPN Properti, Kenapa?
Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto usul penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor perumahan. Satgas yang dipimpin Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo juga berencana mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian PUPR. Ketua Satgas Perumahan Tim Transisi Presiden Terpilih Prabowo Hashim Djojohadikusumo mengatakan, hapus PPN merupakan salah satu efisiensi yang akan dilakukan. “Ya begini untuk perumahan […]
-
Ada Pemutihan Pajak, Kantor Samsat Jakarta Tetap Buka Hari Sabtu
Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Jakarta masih berlaku hingga 31 Agustus 2024. Wajib pajak diimbau membayar pajak kendaraan sebelum batas waktu terakhir. Sebab dengan memanfaatkannya, wajib pajak tidak akan dikenakan denda sama sekali. Buat yang masih belum sempat, tak perlu khawatir. Karena, khusus pada akhir […]
-
Kejar Target Pajak di Tahun Pertama Prabowo Berat, Ini Masalahnya!
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menargetkan pendapatan negara dari sektor pajak mencapai Rp 2.189 triliun. Risiko global, hingga banyaknya sektor informal dan maraknya digitalisasi diprediksi akan menjadi tantangan pemerintah untuk mencapai target tersebut. Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah menyebut tantangan pertama datang dari risiko global yang masih tinggi […]
-
Dibantu Kejaksaan,Bapenda Siap Tagih Pajak Kendaraan Rp2,7 Miliar
Badan Pendapatan Daerah Bapenda) Banten menyepakati perjanjian kerja sama PKS) tentang penagihan pajak dengan Kejaksaan Tinggi Kejati) Banten. Dari PKS tersebut, Kejati Banten bakal membantu Bapenda Banten dalam menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB) senilai 2,7 miliar. Adapun penagihan dilaksanakan oleh kejati berdasarkan surat kuasa khusus SKK) dari Bapenda. […]
WA only