NEWS
-
Ekonom: PPN Naik, Bukti Pemerintah Masih Berburu di Kebun Binatang
Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dilakukan untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia. Pemerintah dinilai tidak kreatif karena menarik pajak dari sumber yang itu-itu saja. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana kenaikan tarif PPN pada 2025 sebaiknya dibatalkan. Menurut dia, bila ingin […]
-
Ketimbang PPN Naik 12%, Jokowi Lebih Baik Tarik Pajak Orang Kaya!
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Dia menilai lebih baik pemerintah mulai menerapkan pajak kekayaan. “Pemerintah sebaiknya mulai membuka pembahasan pajak kekayaan (wealth tax), pajak anomali keuntungan komoditas (windfall profit tax) dan penerapan pajak karbon sebagai alternatif […]
-
Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR
JAKARTA, Dengan skema TER, PPh Pasal 21 terutang akan lebih besar pada bulan didapatkannya THR. Namun, pada Desember, masih ada kemungkinan lebih bayar ataupun kurang bayar. Hal tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (19/3/2024). Melalui sebuah unggahan di Instagram, Ditjen Pajak (DJP) menjabarkan 4 contoh penghitungan PPh Pasal 21 dengan […]
-
Berlaku 1 Januari 2025, Ini Barang & Jasa yang Kena PPN 12%!
Jakarta, Per 1 Januari 2025 masyarakat harus bersiap menghadapi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12%. Tentunya barang dan jasa yang dikonsumsi akan lebih mahal dari sekarang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (18/3/2024) Dalam penjelasannya, PPN 12% dikenakan terhadap seluruh […]
-
Kemenkeu terus awasi OTA asing yang belum bayar pajak
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan terus mengawasi online travel agent (OTA) asing yang belum membayar pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan pihaknya telah menunjuk OTA asing yang telah memenuhi kriteria untuk pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). “DJP akan terus melakukan […]
WA only