NEWS

  • Ekonom rekomendasikan relaksasi PPN guna pacu kontribusi manufaktur

    Ekonom rekomendasikan relaksasi PPN guna pacu kontribusi manufaktur

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira merekomendasikan pemerintah menerapkan relaksasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini 11 persen dan 12 persen di 2025, menjadi 7-8 persen guna lebih memacu kontribusi sektor manufaktur terhadap devisa negara. “Perlu dukungan dari pemerintah untuk jaga demand side lewat relaksasi tarif PPN,” kata […]

  • Hitung-hitungan Pajak Bangun Rumah Sendiri, Kena Berapa Ya?

    Hitung-hitungan Pajak Bangun Rumah Sendiri, Kena Berapa Ya?

    Ada berbagai cara untuk memiliki rumah, salah satunya adalah dengan membangunnya. Akan tetapi, ternyata membangun rumah sendiri bisa kena pajak lho! Hal itu tertuang dalam PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri. Peraturan tersebut sudah berlaku sejak 1 April 2022. Dalam Pasal 3 Ayat 2 PMK Nomor 61/PMK.03/2022, besaran pajak […]

  • Relaksasi PPN dan Pembatasan Impor Dinilai Bisa Pacu Sektor Manufaktur

    Relaksasi PPN dan Pembatasan Impor Dinilai Bisa Pacu Sektor Manufaktur

    Sejumlah ekonom meminta pemerintah untuk merelaksasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) serta membatasi barang impor dari luar demi meningkatkan industri manufaktur dalam negeri. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mendorong pemerintah agar merelaksasi tarif PPN yang saat ini 11% dan 12% di 2025, menjadi 7%-8% guna lebih memacu kontribusi sektor […]

  • Sri Mulyani Ajukan PMN Rp6,1 Triliun untuk 4 BUMN dan Bank Tanah

    Sri Mulyani Ajukan PMN Rp6,1 Triliun untuk 4 BUMN dan Bank Tanah

    Pemerintah mengajukan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp6,1 triliun untuk 4 badan usaha milik negara (BUMN) dan bank tanah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat alokasi cadangan pembiayaan investasi senilai Rp13,67 triliun dalam pos investasi klaster lainnya pada Perpres 76/2023. Melalui pos tersebut, pemerintah mengajukan penggunaannya untuk pemberian PMN. “Pada hari ini, kami mengajukan […]

  • Mulai Hari Ini, NIK Bisa Digunakan untuk 7 Layanan Pajak Ini

    Mulai Hari Ini, NIK Bisa Digunakan untuk 7 Layanan Pajak Ini

    Nomor induk kependudukan (NIK) resmi bisa digunakan untuk sejumlah layanan perpajakan wajib pajak (WP) terhitung mulai Senin (1/7/2024) hari ini. Hal ini menyusul dengan implementasi pemanfaatan NIK sebagai NPWP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 136 Tahun 2023, NPWP 16 digit dengan […]

WhatsApp WA only