NEWS
-
Emas Tetap Semarak Kendati Mulai Kena Pajak
Mulai hari ini, pemerintah resmi memberlakukan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian emas batangan yang dilakukan melalui bullion bank. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025, yang menetapkan tarif PPh sebesar 0,25% dari nilai transaksi pembelian emas. Pelaku bisnis bullion bank, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI), berpandangan kebijakan […]
-
DJP Kini Menarik Pajak dari Instrumen Keuangan
Mengukut potensi penerimaan pajak dari pengenaan pajak terhadap emas dan kripto Pemerintah terus berupaya menggenjot pendapatan pajak penghasilan (PPh). Salah satu caranya, pemerintah menerbitkan aturan pajak atas kripto dan bisnis bullion, yang akan berlaku mulai hari ini (1/8). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memaparkan, PPh final atas transaksi aset kripto resmi naik jadi 0,21% dari sebelumnya […]
-
Dukcapil Serahkan Data Warga ke DJP buat Urusan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama terkait pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam layanan perpajakan. Penandatanganan dilakukan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dengan Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi. Hal ini merupakan bagian dari komitmen dalam melaksanakan reformasi perpajakan, […]
-
WP OP Bisa Pakai Formulir SPT yang Sudah Diseragamkan Mulai 2026
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 bisa menggunakan format formulir SPT terbaru yang sudah diseragamkan mulai tahun depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli mengatakan formulir SPT Tahunan nantinya hanya memiliki 1 format dan berlaku untuk seluruh kategori wajib pajak orang pribadi. Formulir itu menggantikan 3 formulir […]
-
DJP dan Dukcapil Sepakati NIK dan Face Recognition untuk Layanan Pajak
Ditjen Pajak DJP dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil) Kemendagri menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka mengintegrasikan data kependudukan dan perpajakan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan kerja sama DJP dan Ditjen Dukcapil mencakup validasi data NIK untuk kepentingan pajak, pemutakhiran data kependudukan, serta pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan. […]
WA only