NEWS
-
Target Pajak 2025 Ditetapkan Rp 2.189 T, Begini Arah Kebijakan dan Strategi Pemerintah
Pemerintah Indonesia menetapkan target penerimaan pajak untuk tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sebagai gambaran, target penerimaan pajak pada tahun 2024 dipatok sebesar Rp 1.989,9 triliun, naik dari Rp 1.818,2 triliun di tahun 2023 dan Rp 1.485 triliun di tahun 2022. Menariknya, selama dua tahun terakhir, […]
-
Cukai Minuman Berpemanis Bakal Ditetapkan Prabowo, Ini Kata Menkeu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan ditetapkan presiden terpilih Prabowo Subianto ketika telah dilantik. Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan tim Prabowo untuk merumuskan beberapa kebijakan pada 2025, termasuk soal cukai MBDK. Terlebih, kebijakan ini memiliki dampak politik, sosial, ekonomi yang luas. “Untuk hal yang […]
-
Omzet Tembus Rp4,8 Miliar di Tengah Tahun, Kapan Harus Lapor Jadi PKP?
Pelaporan usaha untuk kemudian dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) perlu dilakukan oleh wajib pajak paling telat pada akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4,8 miliar. Hal ini diatur dalam Pasal 17 PMK 164/2023. Sebagai contoh, omzet dari kegiatan usaha seorang wajib pajak sudah melewati Rp4,8 miliar pada September 2024. […]
-
WP Punya 2 Online Shop, Nilai Omzetnya Digabung untuk Hitung PPh Final
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar mampu menjadi negara maju atau high income country. Sri Mulyani mengatakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% per tahun tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi 5% sesungguhnya sudah tergolong bagus di tengah kondisi ekonomi dunia […]
-
Pembeli Bukan Konsumen Akhir? Pedagang Eceran Buat Faktur Pajak Ini
Jika pembeli tidak memenuhi karakteristik konsumen akhir, pengusaha kena pajak (PKP) pedagang eceran tetap harus menerbitkan faktur pajak standar, bukan digunggung. Dalam Laporan APBN Kita edisi Agustus 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengingatkan penjual pedagang eceran tidak ditentukan oleh klasifikasi lapangan usaha (KLU). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022 Sesuai dengan Pasal […]
WA only