NEWS
-
Realisasi penerimaan kepabeanan cukai Lampung 13,60 persen
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin mengatakan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di daerah itu hingga triwulan I 2024 telah mencapai 13,60 persen. “Penerimaan kepabeanan dan cukai ini realisasinya sudah 13,60 persen atau Rp180,05 miliar,” ujar Dody saat memaparkan kajian fiskal regional di Bandarlampung, Selasa. Ia mengatakan target yang ditentukan dari […]
-
Rasio C-efficiency Rendah, Potensi Penerimaan Pajak Dinilai Kurang Optimal
Bank Dunia menilai rasio efisiensi atau C-efficiency pajak pertambahan nilai (PPN) Indonesia masih rendah, yakni sebesar 0,53 atau 0,17 poin, di bawah rata-rata negara kawasan. Hal ini membuat penerimaan pajak menjadi kurang optimal. Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Supraman, menilai C-efficiency PPN Indonesia sangat kecill. Artinya, potensi yang dapat dioptimalkan oleh otoritas […]
-
Seminggu Lagi Implementasi NPWP 16 Digit, e-Faktur Belum Ada Update
Ditjen Pajak (DJP) belum memberikan update versi terbaru untuk aplikasi e-faktur terkait dengan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 16 digit. Aplikasi e-faktur masih mengakomodasi NPWP versi lama, yakni NPWP 15 digit, untuk pembuatan faktur pajak hingga 30 Juni 2024. Perlu diketahui, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP orang pribadi dan NPWP 16 digit secara […]
-
Soal PPN 12% di 2025, Bank Dunia Titip Pesan untuk Prabowo
World Bank atau Bank Dunia menyoroti rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025. Kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kendati belum ada kesepakatan mengenai keberlanjutan kebijakan ini di pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih kelak, namun Bank Dunia menilai kenaikan tarif pajak […]
-
Apakah Ada Denda jika Tidak Memadankan NIK-NPWP sampai 30 Juni? Ini Penjelasan DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta wajib pajak untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga Minggu (30/6/2024). Dikutip dari Kompas.com, Rabu (29/5/2024), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan bahwa implementasi NIK sebagai NPWP akan berlaku secara penuh mulai Senin (1/7/2024). Sementara itu, […]
WA only